ID

/

EN

/

SSR

Kategori:

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Hukuman Mati Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Papua Damai Pembela HAM

Kategori:

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Hukuman Mati Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

More Categories

Papua Damai Pembela HAM

Page 003 of 018

UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total

Sistem peradilan militer di Indonesia kembali disorot karena dinilai memberi…

Imparsial Ungkap 1.047 Pembela HAM Jadi Korban Intimidasi Selama 20 Bulan Pemerintahan Prabowo

Serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) selama 20

Nasib Pembela HAM Terombang-Ambing Tanpa Payung Hukum

Di tengah represi pemerintah terhadap kebebasan sipil dan aktivisme hak…

“RPP Tugas TNI: Remiliterisasi Ruang Sipil dan Mengembalikan Dwifungsi Militer”

Pemerintah diketahui terus melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Imparsial: Negara Kini Jadi Pelanggar HAM Terbesar

Peneliti Imparsial Wira Piliang menyebut Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi…

Ancaman Remiliterisasi dan Lemahnya Akuntabilitas Peradilan Militer

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas…

Imparsial Usul UU Peradilan Militer Ditinjau Ulang

Eksistensi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer perlu ditinjau kembali

Imparsial Soroti Akuntabilitas Peradilan Militer dan Urgensi Reformasi Hukum

Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena menyoroti keberadaan Undang-Undang

Imparsial Soroti Perluasan Peran Militer, Satgas PKH Hingga Keberadaan DPN

Direktur Imparsial Ardi Manto menyoroti perluasan peran militer,

Imparsial Soroti Ekspansi Peran Militer di Ranah Sipil

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto menyoroti perluasan peran militer

003 / 018