Facebook Instagram Twitter Youtube
BERANDA
HUKUMAN MATI
KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN
KONFLIK ACEH DAN PAPUA
REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
PEMBELA HAM
AKTIVITAS
TENTANG IMPARSIAL
Menu

Tag: RUU TNI

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Setuju Prajurit TNI Berbisnis
23Jul By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Setuju Prajurit TNI Berbisnis

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat mengunjungi Gudmurah Kodam Jaya Ciangsana, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 31 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak setuju dengan usulan prajurit TNI boleh berbisnis. Wacana penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI ini muncul dalam usulan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI.. Maruli mengatakan, bahwa saat ini ada sejumlah anggota TNI yang membutuhkan pendapatan sampingan. Bahkan, katanya, ada prajurit TNI yang juga mencari pemasukan dengan menjadi sopir ojek online atau ojol. Dia juga menyinggung soal kebutuhan ekonomi para prajurit milit...
Read More
Pembahasan RUU TNI Cacat Prosedural dan Substansial
23Jul By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pembahasan RUU TNI Cacat Prosedural dan Substansial

KBR, Jakarta– Pembahasan RUU TNI dianggap cacat prosedural dan substansial oleh Ketua Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial, Al Araf.Anggapan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber Gelar Wicara Ruang Publik KBR dengan tema: "TNI Boleh Berbisnis dan Sejumlah Pasal RUU TNI yang Ancam Reformasi", Selasa, 23 Juli 2024. “Ya, memang pembahasan revisi UU TNI kini mengalami cacat secara prosedural dan bermasalah secara substansial,” ucap Al Araf dikutip dari YouTube Berita KBR.Al Araf menjelaskan landasan kritiknya terhadap RUU TNI. Kata dia, cacat prosedural adalah akibat dari tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. RUU TNI dibuat dengan terburu-buru karena sedikitnya sisa masa jabatan. Al Araf menuding adanya fait accompli atau situasi sepihak di mana seseo...
Read More
17Jul By dadoNo Comments
Rilis Pers

Press Release “DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah”

Press ReleaseImparsial, the Indonesia Human Rights MonitorNo. 014/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Menyikapi DIM RUU TNI versi Pemerintah "DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah" Pada 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU TNI tanpa disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Belakangan, beredar di publik Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat Pemerintah terkait RUU Perubahan UU TNI yang pada saat ini akan dibahas di DPR. Berdasarkan dokumen DIM versi pemerintah yang beredar tersebut terdapat sejumlah masalah yang jauh lebih parah dari naskah RUU TNI versi Baleg yang membahayakan HAM serta merusak tata kelola negara demokrasi. Kami menandang DPR RI sebaiknya menghentikan segala bentuk pembahasan agenda revi...
Read More
Soal Revisi UU TNI, Imparsial Tuntut Audiensi
11Jun By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Soal Revisi UU TNI, Imparsial Tuntut Audiensi

.blockspare-block-accordion-wraps{padding-top:20px;padding-right:0px;padding-bottom:20px;padding-left:0px;margin-top:30px;margin-bottom:30px}.blockspare-accordion-item .blockspare-accordion-panel span.blockspare-accordion-panel-handler-label{font-size:18px}@media screen and (max-width:1025px){.blockspare-accordion-item .blockspare-accordion-panel span.blockspare-accordion-panel-handler-label{font-size:16px}}@media screen and (max-width:768px){.blockspare-accordion-item .blockspare-accordion-panel span.blockspare-accordion-panel-handler-label{font-size:14px}} * Ilustrasi tentara Intai Tempur (Taipur) Kostrad. (Istimewa) Obsessionnews.com – Imparsial menuntut adanya audiensi dengan sembilan fraksi di DPR, terkait pembahasan revisi UU TNI. Imparsial menilai terdapat persoalan serius di...
Read More
Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi
19Mei By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang merencanakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Salah satu perubahan yang dibahas dalam revisi UU Polri adalah perpanjangan batas usia pensiun anggota kepolisian.  Peneliti senior Imparsial, Al Araf turut mengkritik wacana tersebut. Al Araf menekankan pentingnya mempertimbangkan efektivitas kerja personel di usia lanjut dari aspek fisik, psikis, dan kapasitas mereka. “Nanti ini butuh ahli-ahli tersendiri, memang usia 60 itu masih memiliki efektivitas untuk bekerja sebagai anggota TNI ataupun anggota Polri?” kata Al Araf dalam diskusi "Menyikapi Kembalinya Dwifungsi ABRI, Perluasan Kewenangan TNI, isu Peradilan Militer dalam Pembahasan RUU TNI di DPR pad...
Read More
DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali
19Mei By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO TEMPO.CO, Jakarta - Wacana DPR RI untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat. Wacana serupa sempat muncul setahun lalu, pada Mei 2023. Revisi UU TNI yang akan kembali digodok untuk direvisi itu dinilai dapat memicu kembalinya Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru. Dalam draf revisi yang sempat bergulir pada Mei 2023, terdapat pasal yang memperluas peran TNI di ranah sipil. Peneliti, akademisi hingga koalisi masyarakat sipil pun saat itu ramai mengkritik upaya revisi ini karena dianggap memberikan ruang bagi TNI untuk berpolitik, padahal tentara seharusnya dipersiapkan sebagai alat pertahanan negara, bukan untuk mengisi jabatan-jabatan sipil. Salah satunya Pasal 3 ayat 1 yang semula ...
Read More
RUU TNI akan Mengembalikan DwiFungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi
19Mei By dadoNo Comments
Rilis Pers

RUU TNI akan Mengembalikan DwiFungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi

Catatan Media Briefing dan Diskusi Publik Koalisi Masyarakat Sipil pada minggu 18 mei 2024 dalam menyikapi "Pembahasan RUU TNI di DPR pada rabu, 21 mei 2024" Hussein Ahmad (Imparsial/Penulis Critical Review RUU TNI) Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap Undang-undang TNI yang beredar saat ini. Diantaranya adalah terkait dengan perluasan peran TNI dari alat negara yang fokus di bidang pertahanan, ini ingin ditambah lagi juga di bidang keamanan, pencabutan kewenangan Presiden untuk mobilisasi, perluasan jenis OMSP dan jabatan sipil, dan lain sebagainya. Perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan menjadi alat negara bidang pertahanan dan keamanan negara ini merupakan isu yang paling krusial. Fungsi TNI jika ditambahkan sebagai a...
Read More
INVOLUSI SEKTOR PERTAHANAN: PROBLEMATIKA RUU TNI, KOMANDO TERITORIAL DAN PERADILAN MILITER
15Jun By dadoNo Comments
Aktivitas, Reformasi Sektor Keamanan

INVOLUSI SEKTOR PERTAHANAN: PROBLEMATIKA RUU TNI, KOMANDO TERITORIAL DAN PERADILAN MILITER

UNDANGAN DISKUSI PUBLIK Sebagai respon atas berbagai problematika di sektor pertahanan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan akan mengadakan Diskusi Publik dengan tema “INVOLUSI SEKTOR PERTAHANAN: PROBLEMATIKA RUU TNI, KOMANDO TERITORIAL DAN PERADILAN MILITER” , dan mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada: Hari/Tanggal: Jumat/16 Juni 2023Waktu: 14.00 WIB - SelesaiTempat: Sadjoe Cafe&Resto (Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 33A, Tebet, Jakarta Selatan)Link Zoom: https://tinyurl.com/DisPubSSR Narasumber: Prof. Poltak Partogi (Pusat Penelitian DPR RI) Al Araf (Centra Initiative) Wahyudi Djafar (ELSAM) Bivitri Susanti (STHI Jentera) M. Islah (WALHI Eknas) Atas kehadirannya diucapkan terima kasih.
Read More
id_IDBahasa Indonesia
id_IDBahasa Indonesia en_GBEnglish (UK)