Imparsial: Pemerintah Terkesan Manfaatkan Kekosongan Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Penunjukan perwira TNI aktif sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah mengindikasikan pemerintah memanfaatkan kekosongan hukum.

Hukumonline-Organisasi masyarakat sipil terus menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir jelang Pemilu 2024. Proses pemilihan dan pengangkatan Pj kepala daerah itu menuai kritik publik, misalnya mengangkat anggota TNI/Polri aktif. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, menyoroti antara lain rencana pelantikan Mayjen Ahmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh yang digelar pada Rabu (6/7/2022).

Pelantikan itu ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Aceh yang berakhir masa jabatannya Selasa (5/7/2022). Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Gufron mencatat belum lama ini Mendagri juga melantik Mayjen Ahmad Marzuki dari Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhanas menjadi Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesbang pada Senin (4/7/2022).

Baca selanjutnya…

https://www.hukumonline.com/berita/a/imparsial–pemerintah-terkesan-manfaatkan-kekosongan-hukum-pengisian-jabatan-kepala-daerah-lt62c5e9994c454/