Tag: Dialog untuk Perdamaian di Tanah Papua

Komnas HAM Diminta Dorong Pemerintah untuk Dialog Damai Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Komnas HAM Diminta Dorong Pemerintah untuk Dialog Damai Papua

Karena rendahnya respons pemerintah, Komnas HAM berinisiatif mencari dukungan internasional dengan menemui Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, dan Utusan Khusus Uni Eropa Bidang HAM, Eamon Gilmore. Oleh:  Ady Thea DA HUKUMONLINE-COM-Sejumlah delegasi Komnas HAM RI menyambangi kantor PBB di Jenewa, Swiss untuk mengikuti sidang HAM rutin PBB. Dalam kunjungannya ke Jenewa, delegasi yang terdiri dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, didampingi 2 komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Mochamad Choirul Anam disambut Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Pada pertemuan tersebut delegasi Komnas HAM membahas beragam isu aktual HAM di Indonesia termasuk dialog damai Papua yang digagas Komnas HAM RI. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan Ko...
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap Prospek Perdamaian Papua

Melpayanty Sinaga Pendahuluan Papua merupakan salah satu bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terletak di ujung timur Indonesia. Permasalahan di Papua ini sangat kompleks mengingat bukan hanya isu pembangunan, lingkungan, bisnis dan korporasi namun juga ketidakstabilan politik di Papua. Isu Papua Merdeka atau self determination menjadi highlight yang sering dibicarakan akhir-akhir ini terutama dipropogandakan oleh masyarakat Papua yang kontra dengan Indonesia. Temuan dari LIPI mengemukakan terdapat empat sumber konflik di Papua yaitu marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer dan proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah (Widjojo,2009). Berbagai narasi- narasi yang terbentuk dalam proses in...
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Mewujudkan Dialog untuk Perdamaian di Tanah Papua

Hamim Mustofa Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Papua Pendahuluan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menandai sejarah baru di Papua bagian barat (West Papua). Pepera dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka.[1] Walaupun sudah 52 Tahun sejak Pepera konflik juga belum usai. Karena, Pepera 1969 belum dapat diterima oleh rakyat Papua. Pepera dianggap tidak demokratis, Pepera dianggap tidak melibatkan orang Papua dan hanya diwakili dan penuh dengan tekanan dan ancaman hingga terjadi berbagai oprasi militer di sejumlah wilayah di Papua.[2] BACA SELANJUTNYA. Review-NS_Mewujudkan-Dialoag-Untuk-Perdamaian-di-Tanah-Papua_Hamim-Mustofa-3.pdf .blockspare-8026d934-f2fa-4 .blockspare-block-con...
id_IDBahasa Indonesia