Press Statement Koalisi Masyarakat Sipil
“Tetapkan Status Bencana Nasional, Kebebasan Media Tidak Boleh di Batasi dan Kontrol Kendali Sipil di Bencana Nasional“
Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan lambannya penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera yang telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Kekecewaan masyarakat terdampak kian mendalam akibat sikap Pemerintah yang hingga kini enggan menetapkan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional. Ketiadaan penetapan status bencana nasional ini memperkuat anggapan bahwa Pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh. Sementara itu, warga yang terdampak banjir dan tanah longsor masih berada dalam kondisi sulit dan bergantung pada bantuan, situasi yang berlarut-larut dan berpotensi menumbuhkan keputusasaan di tengah masyarakat.
Viralnya bendera putih yang dipasang oleh warga korban banjir di Aceh dan surat permintaan bantuan internasional PBB yang disampaikan oleh Gubernur Aceh beberapa hari lalu menunjukkan pengabaian Pemerintah Pusat atas situasi penanganan bencana di Aceh. Lambatnya penanganan bencana juga nampak dari aksi swasembada masyarakat (warga bantu warga) untuk membangun tempat hunian sementara secara mandiri, tanpa bantuan dari Pemerintah.
Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa lambatnya penanganan bencana di Sumatera merupakan bentuk ketidakseriusan Negara terhadap situasi darurat yang dialami warga negara. Dalam pendekatan hak asasi manusia, seharusnya Negara mengambil tindakan cepat, terukur, dan terencana untuk mengatasi dampak bencana, termasuk juga membangun kerja sama nasional dan internasional untuk penanganan yang efektif. Dengan adanya status 25 Kabupaten/Kota di 3 Provinsi yang masih berstatus tanggap darurat menunjukkan BNPB dan Pemerintah Pusat tidak cukup kapabel untuk menangani bencana yang sudah berjalan selama tiga (3) pekan.
Selain lambatnya penanganan bencana, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak agar penanganan bencana dilakukan dengan pendekatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh otoritas sipil. Perlu ditekankan bahwa keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana di Sumatera adalah dalam kerangka tugas militer selain perang. Untuk itu, ia harus tunduk dibawah kendali otoritas sipil dan tidak memonopoli bantuan kemanusiaan dan memastikan distribusi seluruh bantuan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Lebih dari itu, dalam rangka menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas penanganan bencana Pemerintah wajib menjamin kebebasan dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan tanpa khawatir akan praktik intimidasi atau pembatasan yang tidak sah. Hal ini semakin urgen mengingat telah terjadi intimidasi atau kekerasan terhadap jurnalis Kompas TV Aceh yang dilakukan oleh oknum aparat TNI yang berada di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam di Lanud Sultan Iskandar Muda sebagai pangkalan operasi jajaran Koopsau I, pada Kamis, 11 Desember 2025.
Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk peristiwa banjir dan tanah longsor di Sumatera dan BNPB khususnya agar segera mempercepat proses pemulihan pasca banjir, terutama menjamin kebutuhan dan hak dasar warga yang terdampak. Koalisi juga mendesak agar penyaluran bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dilakukan dengan sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas sipil, menempatkan aparat TNI-Polri sebagai unsur pendukung penanggulangan bencana, serta menjamin kebebasan akses bagi media untuk meliput dan memberitakan situasi yang terjadi di lokasi bencana dan serta langkah-langkah penanganannya.
Jakarta, 17 Desember 2025
Koalisi Masyarakat Sipil
De Jure (Democratic Judicial Reform), PBHI, IMPARSIAL, Centra Initiative, Raksha Initiative, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
Bhatara Ibnu Reza (Democratic Judicial Reform, DE JURE)
Ardi Manto Adiputra (IMPARSIAL)
Julius Ibrani (PBHI)
Mike Verawati (KPI)
M. Islah (Walhi)
Wahyudi Djafar (Raksha Initiative)
Al Araf (CENTRA Initiative)
