Menko Luhut Binsar

4 Sebab Masyarakat Sipil Papua Kerap Menjadi Korban Kekerasan Bersenjata

31Agu

By dadoNo Comments

Uncategorized

4 Sebab Masyarakat Sipil Papua Kerap Menjadi Korban Kekerasan Bersenjata

Antara lain karena pengabaian prinsip jarak humaniter; berbaurnya KKB dengan masyarakat sipil; stigma separatis; dan kecurigaan berlebih terhadap pendatang Peristiwa kekerasan yang dialami masyarakat sipil di Papua sebagai dampak dari konflik berkepanjangan terus berulang. Kasus terakhir dialami 4 warga Mimika yang tewas dan dimutilasi. Ironisnya, dari 9 terduga pelaku 6 diantaranya diduga anggota TNI. Imparsial mencatat periode 1 Januari 2021-30 Juli 2022 terjadi 63 peristiwa kekerasan bersenjata di Papua dengan korban masyarakat sipil sedikitnya 37 orang. Amnesty International Indonesia juga mencatat Februari 2018-Juli 2022 ada 61 kasus pembunuhan di luar hukum diduga melibatkan aparat keamanan dengan total 99 korban. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan sedikitnya...

12Agu

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI Menteri Koodinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022) mengusulkan bahwa dalam revisi revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran tentara di kementerian, seperti jabatan-jabatan di Kemenko Marves tidak bisa diisi oleh tentara. Usulan tersebut justru kontradiktif dengan upaya reformasi TNI, sebab melibatkan kembali TNI ke urusan sipil s...

Imparsial dan LBH Anggap Revisi UU TNI Berbahaya Bagi Demokrasi

1Agu

By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial dan LBH Anggap Revisi UU TNI Berbahaya Bagi Demokrasi

JawaPos.com – Rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI menuai kritik dari berbagai pihak. Kritik terhadap usulan Luhut ini mengemuka dalam diskusi yang dilakukan Imparsial dan LBH Surabaya yang mengusung tema Agenda Revisi UU TNI dan Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional di Malang Selasa (30/8).

Tag: Menko Luhut Binsar

4 Sebab Masyarakat Sipil Papua Kerap Menjadi Korban Kekerasan Bersenjata

Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI

Imparsial dan LBH Anggap Revisi UU TNI Berbahaya Bagi Demokrasi

IMPARSIAL

Contact Info