JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengenai peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam penertiban kawasan hutan dan sektor sawit sebagai sesuatu yang keliru dan berbahaya bagi demokrasi.
Dalam siaran pers Kamis (6/2/2025), koalisi tersebut menyebut pernyataan Sjafrie bukan hanya bertentangan dengan sistem hukum nasional, tetapi juga mengindikasikan kembalinya praktik dwifungsi militer seperti era Orde Baru.