Koalisi Sipil Kritik Rencana Pemerintah Tambah Batalyon Baru TNI

law-justice.co – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah kekuatan TNI melalui pembentukan batalyon-batalyon baru dengan dalih mengamankan kekayaan alam Indonesia serta memberantas pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan perkebunan liar. 

Pernyataan Presiden yang menyebut idealnya satu kabupaten dijaga satu batalyon, di tengah fakta bahwa lebih dari 360 dari 514 kabupaten belum memiliki satuan TNI, menunjukkan cara pandang keliru: persoalan tata kelola sumber daya alam dipersempit menjadi urusan pengerahan kekuatan militer.

Koalisi menegaskan bahwa kejahatan lingkungan, pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, dan perambahan kawasan hutan lindung adalah masalah penegakan
 hukum sipil, tata kelola perizinan, korupsi, pengawasan lingkungan, serta akuntabilitas aparat dan pelaku usaha

“Menjawab masalah tersebut dengan memperluas kehadiran batalyon TNI di seluruh kabupaten bukan hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer yang telah ditolak oleh agenda reformasi,” kata Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (20/9/2026).

Baca Selanjutnya…