TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan DPN dapat mengambil peran dalam urusan penertiban kawasan hutan, khususnya pelanggaran hukum oleh pengusaha kelapa sawit.
Hal itu disampaikan dalam kesempatan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI pada (4/2/2025).
Sjafrie mengatakan bahwa DPN akan bertugas mengobservasi seluruh permasalahan nasional di Indonesia. Baca Selengkapnya…
