DIREKTUR Imparsial Ardi Manto menyoroti perluasan peran militer ke ranah sipil serta pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Kebijakan tersebut dinilai mulai menjauh dari semangat profesionalisme militer yang diamanatkan oleh Reformasi 1998.
Ardi menyoroti keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam berbagai urusan di luar fungsi pertahanan inti. Salah satunya pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang melibatkan kekuatan pertahanan penuh. Ia mencontohkan operasi di Bangka yang menggunakan helikopter dan serangan darat-laut hanya untuk menertibkan penambang ilegal.
“Ini drama dan sensasi kebijakan. Sebetulnya, penertiban kawasan hutan terutama penambang ilegal hanya membutuhkan ketegasan pemerintah,” ujar Ardi dalam diskusi bertajuk ”Menakar Keberadaan Dewan Pertahanan Nasional” yang digelar DPP Indonesia Youth Congress (IYC) di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Baca Selengkapnya…
