Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari
Jum’at, 05 November 2021 | 12:20 WIB
Suara.com – Civil Society Coalition untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR RI untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara terbuka. Mereka tidak mau kalau DPR RI melakukan uji kelayakan tersebut hanya sebatas menjalankan mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap DPR RI ketika melakukan uji fit and proper test ini dilakukan secara terbuka, jangan kemudian ada kesan bahwa fit and proper test ini hanya sekadar sebagai stempel pemerintah saja sebagaimana terjadi di masa Orde Baru,” kata salah satu bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yakni peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam Media Briefing Menanggapi Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI di DPR yang disiarkan melalui YouTube KontraS, Kamis (4/11/2021).
Hussein mengatakan kalau DPR RI melangsungkan fit and proper test untuk sekedar menjalankan mekanisme semata, maka tidak ada bedanya dengan era Orde Baru yang khas dengan otoriter.
Ia lantas menjelaskan pentingnya keterbukaan dalam pelaksaaan fit and proper test calon Panglima TNI. Menurutnya, pemilihan calon Panglima TNI bukan hanya menyangkut pada institusinya sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Tanah Air serta kehidupan masyarakat.
Dengan begitu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berharap DPR RI bisa mengajukan sejumlah pertanyaan terkait semisal saja dugaan keterlibatan Andika dalam pembunuhan tokoh Papua atau soal kepemilikan harta kekayaannya.
“Itu harus kemudian dijelaskan secara transparan, akuntabel dan terang benderang agar publik tidak ada kesan bahwa Panglima TNI yang terpilih nantinya bermasalah.”
Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Panglima TNI Andika Perkasa dijadwalkan pada akhir pekan ini, tepatnya Sabtu (6/11/2021). Kepastian jadwal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi usai melakukan rapat internal di Komisi I.
“Jadi kita akan mengadakan fit and proper test itu hari Sabtu dan besok itu sudah dimulai tahapannya verifikasi administrasi seperti laporan pajak, LHKPN, dan kelengkapan lainnya,” kata Bobby di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Pelaksanaan fit and proper test pada Sabtu itu dilakukan untuk mengejar pengesahan keputusan dalam rapat paripurna Senin (8/11). Dengan begitu, pelantikan Andika bisa dilakukan pada hari yang sama.
Hal itu tentu juga bertepatan dengan masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi. Hadi diketahui menginjak usai 58 pada 8 November 2021.
“Jadi kalau misal diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama. Diharapkan tidak ada transisi yang ada jabatan kosong,” katanya.
Selain alasan di atas Bobby menuturkan ada alasan lain yang menjadi pertimbangan menjadwalkan fit and proper test pada akhir pekan. Alasan lainnya itu, yakni lantaran Komisi I masih menunggu administrasi berupa surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI.
“Jadi kan kita kiranya ada miss sedikit, telat sedikit karena nanti kalau sudah dijadwalkan ada tapi suratnya belum itu kan satu hari anggota menunggu jadi tidak ada kejelesan. Tapi kalau hari Sabtu bisa dipastikan proses pertama penugasan dari Bamus sudah kita terima dan proses verifikasi sudah kita lakukan,” kata Bobby.
English (UK) 
Bahasa Indonesia