Jumat, 5 November 2021 14:56 WIB
TRIBUNNEWS.COM – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengritik penunjukan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut mereka, penunjukan Andika Perkasa mengandung tiga permasalahan serius.
Pertama, terkait pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI.
Perwakilan koalisi dari Imparsial, Hussein Ahmad menilai pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahankan.
“Singkatnya, kami memandang bahwa seharusnya Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan pola pergantian Panglima TNI berbasis rotasi matra.”
“Mengabaikan pendekatan ini dapat memunculkan tanda tanya besar apakah Presiden RI lebih mengutamakan faktor politik kedekatan hubungan yang subyektif daripada memakai pendekatan profesional dan substantif,” kata Hussein, dikutip Tribunnews.com dari siaran pers Kontras.org, Jumat (5/11/2021).
Read further....
English (UK) 
Bahasa Indonesia