Perlindungan terhadap pembela HAM minim, dalam 2 tahun terjadi sedikitnya 423 serangan. Ancaman terhadap pembela HAM tak hanya fisik, tapi juga di ruang digital. Perluasan peran TNI di ranah sipil memukul mundur agenda reformasi sektor pertahanan dan keamanan.
Demonstrasi mahasiswa di sejumlah tempat seperti Jakarta dan Yogyakarta memanfaatkan momentum 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalangan masyarakat sipil menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap regresi demokrasi, menguatnya militerisme, penanganan bencana di berbagai daerah, krisis iklim, biaya hidup makin mahal bagi rakyat dan lainnya.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mencatat sedikitnya 10 kritik terhadap 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, mulai dari masalah penegakan HAM hingga militerisme. Pertama, minimnya perlindungan terhadap pembela HAM. Dalam 2 tahun terakhir sedikitnya terjadi 423 peristiwa serangan terhadap pembela HAM. Pembela HAM menghadapi ancaman serius ketika menjalankan kerja-kerja menyampaikan pendapat dan kritik serta memperjuangkan hak masyarakat.
Ardi mengatakan Imparsial juga mengalami serangkaian serangan dalam 2 tahun ini berupa teror, peretasan akun medsos, perusakan kendaraan, pencurian dokumen, dan serangan terhadap surat elektronik yang disebut Google sebagai ‘government-backed attack’.
“Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap pembela HAM tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga serangan digital dan intimidasi yang dapat menghambat atau mengganggu kerja-kerja advokasi,” katanya dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026)
Baca Selengkapnya…
10 Catatan Kritis Imparsial 2 Tahun Prabowo-Gibran: Penegakan HAM Lemah, Militerisme Menguat
Oktober 21, 2026
