Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kasus penyiraman air keras Aktivis KontraS Andrie Yunus harus
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4), Gibran mengatakan “pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekaman jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum.”
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran satu hari setelah Puspom TNI menyatakan penyidikan kasus Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Oditur Militer.
“Koalisi memandang pernyataan Wapres tersebut tidak dapat dimaknai selain penyelesaian kasus Andrie Yunus harus diselesaikan melalui peradilan umum. Mengingat, dalam konteks ini hanya peradilan umum yang memungkinkan keterlibatan hakim ad-hoc dan bukan peradilan militer,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4).
