Capres-Cawapres

Perpres 85/2018 sudah mengatur pejabat negara yang menjadi kandidat capres-cawapres harus menanggalkan semua fasilitas negara yang melekat pada jabatannya. Segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya berupa pemberian sanksi diserahkan kepada TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI). Foto: RES Tertangkap kamera seorang tentara aktif Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya duduk di barisan pendukung pasangan calon presiden – calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka pada debat capres pekan lalu di area Gedung KPK menuai polemik. Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai Teddy Indra Wijaya melanggar aturan netralitas TNI . Direktur ...

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Bukan Untuk Anak Muda dan Tanda Kehancuran Demokrasi serta Mencederai Pemilu" Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media dari Amerika Serikat. Kami memandang, kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan ...

Tag: Capres-Cawapres

Perlu Sanksi Tegas Bila Terbukti Pelanggaran Netralitas Anggota TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Bukan Untuk Anak Muda dan Tanda Kehancuran Demokrasi serta Mencederai Pemilu”

IMPARSIAL

Contact Info