Presiden Didesak Tarik TNI dari Urusan Sipil

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya, yakni sebagai alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara. Itu berarti TNI tak semestinya mengurusi masalah keamanan dalam negeri, apalagi menangani aksi massa.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI, Setara Institute itu juga menuntut pembetukan tim pencari fakta independen untuk mengurai masalah ini secara terang benderang, guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.

“Tim tersebut perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang independen, untuk memastikan kredibilitas laporan akhirnya,” kata Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi melalui keterangannya, Senin (8/9). Baca Selengkapnya…