Pengamat mempertanyakan petinggi militer terduga pelanggar HAM malah jadi menteri.
13 Desember 2021 20:10
Redaktur: CAHAYA
Reporter: PANJI
GenPI.co – Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintahan Jokowi mengabaikan dimensi hak kebebasan sipil dan politik.
Menurutnya, menilai penerapan politik kebijakan yang selektif terhadap HAM menjadi faktor yang menghambat upaya perbaikan yang fundamental dan menyeluruh kondisi HAM di Indonesia.
“Tidak terlihat adanya kemajuan yang fundamental dan menyeluruh, khususya sejumlah isu krusial yang selama ini sering mengundang catatan buruk dari publik,” ujar Gufron kepada GenPI.co, Senin (13/12).
Baca Selanjutnya…
Bahasa Indonesia 
English (UK)