JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pelibatan TNI dalam pengamanan fasilitas sipil, termasuk Gedung DPR, berlebihan dan tidak sesuai dengan fungsi konstitusional TNI.
Pernyataan itu disampaikan menyusul keterangan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, yang sebelumnya menyebut pengerahan militer di fasilitas umum juga terjadi di Amerika Serikat (AS) dan dinilai mampu menekan angka kriminalitas.
“Koalisi memandang, pelibatan TNI akhir-akhir ini di Indonesia dalam menjaga keamanan dalam negeri, semisal yang terbaru jaga gedung DPR adalah berlebihan, tidak proporsional, dan jauh keluar dari fungsi sejatinya sebagai alat pertahanan negara,” kata Direktur Imparsial, Ardi Manto dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Berita
SSR
Aktivitas
Koalisi Sipil Anggap Pelibatan TNI Amankan DPR Berlebihan
September 19, 2025
