KOALISI Masyarakat Sipil menilai negara gagal dalam memahami penderitaan rakyat yang berakar dari kebijakan pajak, lapangan kerja, bahan pokok, proyek strategis yang merusak lingkungan, hingga tunjangan wakil rakyat dan penanganan unjuk rasa. “Ini diperburuk oleh pernyataan dan perilaku pejabat yang melukai rasa keadilan,” kata Direktur Democratic Judicial Reform (DEJURE) Bhatara Ibnu Reza dalam keterangan tertulis, Senin, 1 September 2025.
Dia berpandangan akar masalah ini harus dipecahkan karena melebarkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mendesak para pemimpin negara mengubah kebijakan tersebut. Konstitusi melindungi ekspresi keresahan rakyat melalui berbagai bentuk demonstrasi.
Karenanya, kata dia, negara wajib menghindari segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Namun negara kerap bereaksi dengan kekuatan eksesif dan kekerasan tak perlu. Meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan hingga mahasiswa Yogyakarta Rheza Sendy Pratama adalah simbol kegagalan negara melindungi rakyat.
Baca Selengkapnya…
Koalis Masyarakat Sipil Nilai Negara Gagal Memahami Penderitaan Rakyat
September 1, 2025
