Press Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
“Israel Bergabung di Board of Peace: Saatnya Indonesia Keluar dari BOP dan Pengiriman TNI ke Gaza Berbahaya”
Sebagaimana diketahui, Israel resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 11 Februari lalu. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, keanggotaa Israel pada BoP ini justru akan menjadikan kebijakan luar negeri dan keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Palestina semakin rumit.
Atas dasar ini, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sikap terkait keanggota Iseral di BoP, yaitu:
Pertama, masuknya Israel ke BoP harusnya menjadi sinyal bagi Indonesia untuk keluar dari keanggotaan BoP, karena tidak hanya tentang sikap diplomatik yang selama ini sudah ditegaskan oleh Indonesia, juga tentang muncul potensi keanggotaan Indonesia di BoP tersebut akan dijadikan legitimasi untuk mengabsahkan segala tindakan Israel kepada Palestina.
Kedua, dengan kebijakan pengiriman sekitar 5000 hingga 8000 pasukan perdamaian TNI ke Gaza berkontribusi pada Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) yang diinisiasi oleh BoP, situasi praktisnya akan sangat rumit, karena pengiriman pasukan mandat BoP ini di luar payung hukum internasional atau mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB sebagai Pasukan Perdamaian PBB. Situasi ini justru membahayakan pasukan TNI yang dikirimkan, karena ISF justru akan mengambil alih layanan sosial dan keamanan di Gaza dari Hamas sejak 19 tahun lalu, proposal dibentuk tanpa adanya masukan dari pihak Palestina, dan hanya memberikan dua opsi rumit bagi Hamas yang ada di jalur Gaza tersebut. Dalam hal ini, Koalisi memandang bahwa bantuan pasukan yang dikirimkan melalui ISF justru akan membuat Indonesia menjadi masalah sendiri dalam pusaran konflik Israel-Palestina-Hamas.
Ketiga, dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh Indonesia untuk BoP, baik secara finansial sebesar Rp. 16 triliun dan secara pasukan dalam ISF justru menjadi sangat rancu dengan situasi Indonesia saat ini yang masih berada dalam kesulitan ekonomi. Lebih dari itu, sikap Indonesia yang terlalu condong ke Amerika Serikat melalui BoP ini juga menjadi sulit untuk tetap tegas terhadap Israel (Netanyahu) yang seharusnya diproses melalui hukum internasional ICC (Hukum Pidana Internasional).
Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap:
1. Indonesia segera menarik keanggotaan dari BoP untuk menegaskan posisi netral dalam relasi internasional sembari mencari strategi paling jitu untuk mengupayakan penyelesaian konflik Palestina-Israel.
2. Mendorong agar komunitas internasional untuk tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip hukum humaniter, serta membawa Presiden Israel, Netanyahu, ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).
3. Sebagai Anggota dan Presiden Dewan HAM PBB, Pemerintah Indonesia harus membuka kembali hasil Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB terkait dengan pelanggaran HAM di Gaza yang dipimpin oleh Richard Joseph Goldstone (dikenal dengan Goldstone’s Report, A/HRC/12/48) sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional tentang pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Israel dan menindaklanjuti Laporan tersebut sesuai dengan mekanisme HAM internasional.
Jakarta, 16 Februari 2026
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
(Imparsial, PBHI, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, Centra Initiative, ICW, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, SETARA Institute, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), BEM SI, De Jure, Raksha Initiative, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Medan).
Ardi Manto Adiputra (Imparsial)
M Isnur ( YLBHI)
Al Araf (Centra Initiative)
Julius Ibrani (Indonesia RISK Centre)
Wahyudi Djafar (Raksha Initiative)
Usman Hamid ( Amnesty International)
Dimas Bagus Arya (KontraS)
Daniel Awigra (HRWG)
Bhatara Ibnu Reza (DE JURE)
