TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga swadya masyarakat (LSM) pemantau hak asasi manusia di Indonesia, Imparsial, memberikan catatan dan kritiknya terhadap setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam bidang pertahanan.
Ada lima aspek yang dikritik Imparsial dalam catatannya.
Kelima aspek itu yakni normalisasi kehadiran militer di ranah sipil, pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), penguatan struktur Komando Teritorial TNI, kekerasan militer dan praktik impunitas, dan legalisasi militerisme melalui produk hukum.
Terkait penguatan struktur Komando Teritorial (Koter) TNI, Peneliti Imparsial Wira Dika Orizha Piliang mencatat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan dalam rapat dengan DPR terkait rencana pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan.
Imparsial mencatat pada tahun 2025, TNI akan membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di bawah Kodim untuk membantu percepatan pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. Baca Selengkapnya…
