CNN Indonesia | Kamis, 29/04/2021 11:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia — Pemeriksaan atau overhaul KRI Nanggala-402 di Korea Selatan pada 2012 dikritisi mengingat produsennya ada di Jerman. Selain itu, kelayakannya dipertanyakan lantaran tak ada lagi pengecekan lebih dari 6 tahun.
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan kondisi alat utama sistem senjata (alutsista) yang berada di bawah standar kesiapan akan meningkatkan risiko kecelakaan. Sementara, proses perawatan (retrovit) yang dilakukan sangat berpengaruh pada kesiapannya.
“Semisal, dalam kasus kapal selam KRI Nanggala 402, proses retrovit (overhaul) yang dilakukan di Korea Selatan tentu patut dipertanyakan,” demikian dikutip dari pernyataan resi Koalisi, Kamis (29/4).
“Mengapa pilihan overhaul itu dilakukan di Korea Selatan dan bukan di Jerman? Padahal, kapal selam ini di produksi oleh pabrikan Howaldtswerke-Deutsche Werft di Jerman bukan oleh Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Korea Selatan,” lanjutnya.
Diketahui, KRI Nanggala-402 merupakan armada buatan Jerman pada 1978. Pemeriksaannya yang terakhir disebut dilakukan di Korsel pada 2012.
Diketahui, KRI Nanggala-402 merupakan armada buatan Jerman pada 1978. Pemeriksaannya yang terakhir disebut dilakukan di Korsel pada 2012.
Indonesia sendiri sudah bekerjasama dengan pabrikan Korsel, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, dalam pembuatan tiga kapal selam. Namun, itu tak termasuk KRI Nanggala-402.
Koalisi ini sendiri terdiri dari sejumlah LSM, yakni Centra Initiative, Imparsial, Elsam, LBH Pers, ICW, LBHM, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, PILNET Indonesia, HRWG, Walhi Eknas, PBHI Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute
Terpisah, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, KRI Nanggala-402 telah melewati batas waktu pemeliharaan.
Padahal, menurutnya, kapal selam seharusnya melakukan pemeliharaan setiap enam tahun untuk dinyatakan layak. Sementara KRI Nanggala-402 terakhir menjalani pemeliharaan pada 2012.
“Ini harus ditelusuri, apakah memang benar sejak di-retrofit tahun 2012 hingga saat ini KRI Nanggala 402 tak kunjung mendapatkan perawatan. Kalau memang benar ini sangat keterlaluan,” cetus politikus yang akrab dipanggil Kang Tebe itu.
Senada, pengamat militer sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengatakan sejak tahun 2015 hingga 2021 terdapat setidaknya 18 kecelakaan alutsista terkait dengan kelayakannya.
“Hampir setiap tahun ada kecelakaan,” kata dia, dalam progam Mata Najwa yang disiarkan di Trans 7, Rabu (28/4) malam.
Menurut Al ‘Araf, keberadaan alutsista di bawah spesifikasi (under spek) mengakibatkan risiko kecelakaan tinggi. Untuk mencegah terulangnya masalah ini, dia mendesak perbaikan pengelolaan dan transparansi pengadaan alutsista.
“Itu akan menimbulkan proses permainan-permainan antar berbagai pihak dalam pengadaan Alutsista,” jelasnya. Contohnya, kata dia, pengadaan pesawat tempur Sukhoi dan helikopter pada 2012-2013 yang terbelit skandal korupsi.
Al ‘Araf bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pebentukan tim audit independen alutsista yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akademisi, masyarakat sipil, hingga TNI dan DPR.
Tim ini nantinya akan mengecek kondisi Alutsista yang sudah berusia 20-25 tahun. Penggunaan alat-alat tersebut harus dihentikan hingga proses audit selesai.”Ketika proses audit selesai baru bisa ditentukan ini yang layak pakai, ini yang tidak layak pakai,” tuturnya.
ebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena KSAL) Laksamana Muda TNI Muhammad Ali menyebut KRI Nanggala-402 masih layak beroperasi hingga September 2022.
Bahkan, klaimnya, kapal ini dalam kondisi prima 100 persen setelah melakukan overhaul di Korea Selatan delapan tahun lalu.”Dari sisi kelaikan, kapal ini dinyatakan laik sampai September 2022. Masih laik,” kata Ali, Rabu (28/4).
Masterplan 25 tahun
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut sudah menyerahkan rencana induk atau masterplan alutsista untuk 25 tahun kepada Presiden Jokowi saat mengikuti rapat terbatas terkait alutsista, di Istana Negara, Rabu (28/4).
“Iya [diserahkan kepada Jokowi],” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antara Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (29/4).
Rencana induk itu, kata Dahnil, berupa skema pembelanjaan alutsista yang direncanakan Prabowo bersama dengan TNI. Namun demikian, realisasinya tergantung Presiden dan DPR. “Kemhan dan TNI sudah menyiapkan Masterplan skema belanja alutsista yang akan diajukan kepada Presiden, dan tentu pertimbangan Presiden sebagai pemimpin tertinggi [yang akan menentukan],” kata dia.
English (UK) 
Bahasa Indonesia