Tag: Military

Direktur Imparsial: Usul Luhut Revisi UU TNI Bisa Kembalikan Dwi Fungsi ABRI
News, Security Sector Reform

Direktur Imparsial: Usul Luhut Revisi UU TNI Bisa Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK Rabu, 10 Agustus 2022, 11:50 WIB REPUBILKMERDEKA- Usulan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut binsar Pandjaitan untuk dilakukan revisi UU TNI, tuai pro kontra. Pasalnya, tujuan revisi itu agar anggota TNI aktif bisa menjabat di struktur kementerian dan lembaga sipil. Salah satu kritik pada usulan itu, disampaikan Dikatakan Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Menurutnya, usulan Menko Luhut itu bisa menjadi ancaman pada eksistensi demokrasi. "Usulan Luhut Binsar Panjaitan jika benar diakomodir dalam revisi UU TNI jelas akan mengancam demokrasi, karena melegalisasi kembalinya praktik dwi fungsi ABRI," ujar Gufron Mabruri kepada wartawan, Rabu (10/8).\ Baca Selanjutnya... https://politik.rmol.id/read/2022/08/10/543159/direktur...
Tujuan UU PSDN untuk Perkuat Pertahanan Dipertanyakan
News, Security Sector Reform

Tujuan UU PSDN untuk Perkuat Pertahanan Dipertanyakan

Selasa 02 Aug 2022 02:56 WIB Red: Joko Sadewo REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur PUSAKO Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) sebenarnya bukanlah persoalan memperkuat pertahanan, tetapi lebih pada penguasaan sumber daya alam. "Ini ada niatan atau kepentingan-kepentingan tertentu yang terselip,” kata Feri, dalam  diskusi Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan” di Padang, Senin (1/8/202), seperti pers rilis yang diterima Republika.co.id. Kegiatan ini merupakan erjasama PUSAKO UNAND, IMPARSIAL dan PBHI. Baca Selanjutnya... https://www.republika.co.id/berita/rfy41r318/tujuan-uu-psdn-untuk-perkuat-pertahanan-dipertanyakan
UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Berpotensi Suburkan Konflik Agraria
Aktivitas, News, Security Sector Reform

UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Berpotensi Suburkan Konflik Agraria

Kegiatan Diskusi dan Launching Buku Tentang UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan terselenggara atas kerja sama PUSAKO UNAND, IMPARSIAL dan PBHI di Santika Premier Hotel Padang, 01/08/ 2022. Kegiatan diskusi dan Launching buku ini dihadiri oleh berbagai kalangan dari Mahasiswa dan media, LSM, kelompok masyarakat sipil yang berada di Padang, dengan narasumber; Feri Amsari (Direktur PUSAKO - UNAND), Indira Suryani (Direktur LBH Padang), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Husein Ahmad (Peneliti Imparsial), Dr. Al Araf, S.H., M.D.M (Dosen FH Univ. Brawijaya dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative), Narasumber pertama Feri Amsari (Direktur PUSAKO - UNAND) mengatakan DPR dan pemerintah seringkali menutup-nutupi pembahasan sejumlah UU yang ...
“Pemerintah Harus Meninjau Ulang Penunjukan Perwira TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah”
Security Sector Reform, Press Release

“The Government Must Re-Evaluate the Appointment of Active Military/Police Officers as The Acting Regional Chief”

Siaran PersNo.005/Siaran-Pers/IMP/V/2022Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor “Pemerintah Harus Meninjau Ulang Penunjukan Perwira TNI/Polri Aktif sebagai PjKepala Daerah” Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mempersiapkan Penjabat (Pj)kepala daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akan mengakhirimasa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Penunjukan Pj kepala daerah ini dilakukanakibat berakhirnya masa kerja kepala daerah tersebut yang telah menjabat selama limatahun, sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan dilakukan secara serentakpada tahun 2024. Berdasarkan catatan Kemendagri, terdapat 271 kepala daerah yang akanmengakhiri masa jabatannya dengan rincian 101 kepala daerah pada 2022 dan 170 kepaladaerah pada 2023. Dalam...
Keputusan Jenderal Andika Tepat Terkait Keturunan PKI Masuk TNI
News, Security Sector Reform

General Andika's Decision Is Right Regarding PKI Descendants Entering the Military

Keputusan Jenderal Andika tepat terkait keturunan PKI masuk TNI, begini informasi selengkapnya.  01 April 2022 14:30 Redaktur: LUTHFI KHAIRUL FIKRI Reporter: PANJI GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan keputusan Panglima TNI Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi calon prajurit sudah tepat. Sebelumnya, Jenderal Andika menyebutkan keturunan PKI bukan menjadi alasan bagi panitia seleksi untuk menggagalkan calon prajurit TNI. Sebab, menurut dia, hal yang melanggar adalah ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sementara menjadi keturunan PKI tidak melanggar isi dari Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966. "Keputusan tersebut sudah tepat, karena sejatinya tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa...
Kebohongan di balik kematian TNI, ini pendapat Imparsial dan PaPeDA institute
News, Conflicts in Aceh and Papua

The lie behind the death of a national soldier, this is the opinion of Imparsial and the PaPeDA institute

Reporter: Admin Jubi March 25, 2022 5:55 am Jakarta, Jubi –  Peneliti Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Hussein Ahmad menilai kasus kematian aparat TNI yang tewas saat mengamankan proyek pasir dan bukan patroli seseuai kewenanganya membuktikan ada masalah operasi militer di Papua.   Hussein mendorong Panglima TNI membongkar kasus ini hingga ke para petinggi yang terlibat. “Jangan sampai yang pangkat kecil seperti yang di proyek pasir ini dikejar-kejar tapi yang besar dibiarkan,” kata Hussein, dikutip dari laman Cnn Indonesia, Kamis, (24/3/20220 malam. Baca Selanjutnya...  https://jubi.co.id/kebohongan-di-balik-kematian-tni-ini-pendapat-imparsial-dan-papeda-institute/
Panglima Andika, Kebohongan di Kematian TNI dan Proyek Galian Pasir
News, Security Sector Reform

Commander Andika, Lies in the Death of a Soldier and the Sand Excavation Project

CNN IndonesiaRabu, 23 Mar 2022 17:36 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membongkar kebohongan di balik tewasnya tiga prajurit TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).Andika mengatakan tiga prajurit itu tewas akibat kelalaian dari komandan kompi pos koramil yang ternyata menugaskan anak buahnya mengamankan proyek galian pasir. Dari laporan awal, komandan pos itu mengaku anak buahnya tewas ketika sedang patroli. Andika pun geram. Jenderal bintang empat itu meminta kasus ini diproses hukum. "Tetapi kegiatan yang dilaporkan oleh komandan pos kepada komandan atasnya yaitu komandan batalyon yang waktu itu vicon (virtual conference) dengan saya, nah itu bohong," kata Andika kepada wartawan di Jakarta,...
Imparsial dan Komnas HAM Dukung Wacana Penarikan Pasukan Non-Organik Papua
News, Security Sector Reform

Imparsial and Komnas HAM Support the Discourse of Withdrawing Papuan Non-Organic Troops

Reporter: Egi Adyatama Editor: Eka Yudha Saputra Sabtu, 18 Desember 2021 01:00 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerapkan pendekatan teritorial memunculkan wacana penarikan pasukan non-organik yang ada di Tanah Papua. Selama ini, keberadaan pasukan ini dianggap menjadi salah satu biang kerok tak kunjung usainya kekerasan di Papua. Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menilai kebijakan pengerahan pasukan non-organik selama ini memiliki banyak masalah. Tidak hanya terkait dengan akar kekerasan, tapi secara kebijakan, hal ini juga bermasalah. "Tak ada akuntabilitas, kontrol, dan pengawasan. Sehingga, potensi penyimpangan pada operasi pasukan non-organik banyak terjadi di lapangan," kata Ghufron saat dihubungi Tempo,...
Imparsial Sebut Janji Jokowi Selesaikan Kasus HAM Berat Omong Kosong
Human Rights, News

Imparsial Calls Jokowi's Promise to Solve Serious Human Rights Cases "Nonsense"

13 Desember 2021 10:04 WIB JAKARTA-RADAR BOGOR, Imparsial menyatakan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada peringatan Hari HAM, 10 Desember 2021 tidak merefleksikan persoalan nyata dan menawarkan sebuah prospek akan adanya perbaikan yang fundamental dan menyeluruh dalam penegakan HAM ke depan. Bahkan, pidato presiden terkesan mengafirmasi politik kebijakannya selama ini yang selektif terhadap agenda pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa penegakan HAM tidak hanya pada penghormatan hak sipil dan politik, melainkan juga pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. “Benar bahwa HAM memiliki dimensi yang sangat luas, dimana tidak hanya sebatas hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, ...
Imparsial : Oprasi Militer di Papua Ilegal
News, Conflicts in Aceh and Papua

Imparsial : Oprasi Militer di Papua Ilegal

OLEH SUARA PAPUA 11 DESEMBER 2021 07.00 Peniliti dari imparsial meyebut operasi militer yang di lakukan di Papua adalah ilegal karena tak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Benarkah demikian? JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan operasi militer yang dilakukan pasukan TNI merupakan tindakan ilegal karena tak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi militer itu pun dinilai telah mendorong adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut dikatakan Hussein dalam acara diskusi Swarga Fest dengan tema “Kekerasan Bersenjata di Papua: Kapankah Akan Berakhir?”. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/12/11/impar...
en_GBEnglish (UK)