SSR
Kategori:
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Papua Damai
Pembela HAM
Kategori:
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
More Categories
Page
005
of
012
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Kritik Pelibatan Militer dalam Penertiban Tambang Ilegal
Imparsial melontarkan kritik soal keterlibatan sejumlah personel TNI
NOVEMBER 22, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Sebut Penertiban Tambang Timah Ilegal di Bangka Tengah Tugas Aparat Penegak Hukum
mparsial melontarkan kritik soal keterlibatan sejumlah personel TNI
NOVEMBER 21, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
Menyikapi Keterlibatan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dalam Penertiban Tambang Ilegal
Praktik Liar Penegakan Hukum
NOVEMBER 21, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
Bukan Hanya Reformasi Polri tetapi Reformasi Kejaksaan, Reformasi Peradilan dan Reformasi Lapas juga Urgent
Komisi III DPR yang membidangi Hukum sepakat untuk membentuk Panitia…
NOVEMBER 19, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
Menyikapi Keterlibatan TNI dalam Penertiban Tambang Ilegal
hadirnya militer dalam operasi penertiban tambang ilegal
NOVEMBER 12, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Surat Izin Keramaian Koramil 1810/Arcamanik Disorot Mahfud MD, Dikritik Imparsial
Imparsial menilai penerbitan surat tersebut tidak hanya salah secara hukum
NOVEMBER 9, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Nilai Koramil Arcamanik Lampaui Kewenangan dalam Penerbitan Izin Keramaian
penerbitan izin keramaian oleh Koramil 1810/Arcamanik Kodim 0618/Kota
NOVEMBER 9, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
Penerbitan Izin Keramaian oleh TNI Menyalahi UU dan Melampaui Kewenangan TNI
Penerbitan Izin Keramaian oleh TNI Menyalahi UU dan Melampaui Kewenangan…
NOVEMBER 8, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Demi Keadilan, Reformasi Peradilan Militer Perlu Dilakukan
Urgensi Reformasi Peradilan Militer:
OKTOBER 30, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
LBH Medan Mendorong Reformasi Peradilan Militer
Urgensi Reformasi Peradilan Militer:
OKTOBER 30, 2025
Selengkapnya
005
/
012
