Fokus
Kategori:
Papua Damai
Reformasi Sektor Keamanan
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Pembela HAM
Page
008
of
016
Berita
Papua Damai
Aktivitas
Aliansi Papua & Imparsial Desak Stop Kekerasan TNI, Ganti Rugi Bukan Pengganti Hukum!
Aliansi Demokrasi untuk Papua bersama Imparsial, The Indonesian Human Rights…
OKTOBER 2, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
Papua Damai
Aktivitas
HENTIKAN KEKERASAN APARAT TNI DI PAPUA SELATAN:GANTI RUGI UANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGAKHIRI PROSES HUKUM
Papua Selatan secara administratif kini masuk dalam wilayah Provinsi Papua…
OKTOBER 1, 2025
Selengkapnya
Berita
KKB
Aktivitas
Imparsial: Tuduhan Presiden Ancam Kebebasan Berekspresi
Presiden Prabowo Subianto menyinggung kerusuhan dalam aksi demonstrasi
OKTOBER 1, 2025
Selengkapnya
Berita
KKB
Aktivitas
Imparsial: Presiden Prabowo Gagal Paham soal Kerusuhan Buntut Demo Akhir Agustus
Imparsial menilai Presiden Prabowo Subianto tidak hanya gagal memahami,
SEPTEMBER 30, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
KKB
Aktivitas
Tuduhan Presiden Ancam Kebebasan Berekspresi, Dalang Kerusuhan Tak Terungkap
Presiden Prabowo Subianto tidak hanya kembali gagal
SEPTEMBER 30, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Tindakan Kekerasan dan Kriminalitas Oknum TNI Harus Diselesaikan di Peradilan Umum
melalui sistem peradilan umum, bukan peradilan militer.
SEPTEMBER 28, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
KBB
Berita
Aktivitas
Di Bawah Bayang-Bayang Diskriminasi: Janji vs Realita Perlindungan KBB di Indonesia
Peluncuran Laporan Tahunan Imparsial tentang Situasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan…
AGUSTUS 19, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial: Oknum TNI Terlibat Kekerasan Harus Diadili di Peradilan Umum!
Lembaga Imparsial mendesak agar kasus dugaan tindak kekerasan dan kriminalitas…
SEPTEMBER 26, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Dorong Kasus Kriminal Libatkan Oknum TNI Diadili di Peradilan Umum
Imparsial mendorong agar prajurit yang terlibat kriminalitas diadili di peradilan…
SEPTEMBER 26, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Darurat Revisi Undang-undang Peradilan Militer dan Kontrol Senjata Api
SEPTEMBER 26, 2025
Selengkapnya
008
/
016