Fokus
Kategori:
Papua Damai
Reformasi Sektor Keamanan
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Pembela HAM
Page
005
of
014
Berita
SSR
Aktivitas
Catatan Koalisi Sipil Jelang HUT ke-80 TNI: Demokrasi Terancam Multifungsi dan Impunitas Militer
Pada 5 Oktober 2025, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan genap…
OKTOBER 4, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
Kembalikan Militer ke Barak: Akhiri Multifungsi dan Impunitas
HUT ke-80 TNI, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan…
OKTOBER 4, 2025
Selengkapnya
SSR
Aktivitas
Menyikapi HUT TNI yang ke-80 “Mendesak Militer Kembali ke Barak”
Alih-alih menjalankan mandat konstitusi sebagai alat pertahanan negara, TNI hari…
OKTOBER 3, 2025
Selengkapnya
Berita
Papua Damai
Aktivitas
Ganti rugi tidak boleh digunakan mengakhiri proses hukum penembakan terhadap warga Asmat
Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP dan Imparsial menyatakan ganti rugi berupa…
OKTOBER 2, 2025
Selengkapnya
Berita
Papua Damai
Aktivitas
Aliansi Papua & Imparsial Desak Stop Kekerasan TNI, Ganti Rugi Bukan Pengganti Hukum!
Aliansi Demokrasi untuk Papua bersama Imparsial, The Indonesian Human Rights…
OKTOBER 2, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
Papua Damai
Aktivitas
HENTIKAN KEKERASAN APARAT TNI DI PAPUA SELATAN:GANTI RUGI UANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGAKHIRI PROSES HUKUM
Papua Selatan secara administratif kini masuk dalam wilayah Provinsi Papua…
OKTOBER 1, 2025
Selengkapnya
Berita
KKB
Aktivitas
Imparsial: Tuduhan Presiden Ancam Kebebasan Berekspresi
Presiden Prabowo Subianto menyinggung kerusuhan dalam aksi demonstrasi
OKTOBER 1, 2025
Selengkapnya
Berita
KKB
Aktivitas
Imparsial: Presiden Prabowo Gagal Paham soal Kerusuhan Buntut Demo Akhir Agustus
Imparsial menilai Presiden Prabowo Subianto tidak hanya gagal memahami,
SEPTEMBER 30, 2025
Selengkapnya
Siaran Pers
KKB
Aktivitas
Tuduhan Presiden Ancam Kebebasan Berekspresi, Dalang Kerusuhan Tak Terungkap
Presiden Prabowo Subianto tidak hanya kembali gagal
SEPTEMBER 30, 2025
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Tindakan Kekerasan dan Kriminalitas Oknum TNI Harus Diselesaikan di Peradilan Umum
melalui sistem peradilan umum, bukan peradilan militer.
SEPTEMBER 28, 2025
Selengkapnya
005
/
014
