Aktivitas
Rapat Bareng DPR, Koalisi Sipil Desak Revisi UU Peradilan Militer
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor…
DPR Diminta segera Reformasi Sistem Peradilan Militer, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI segera mendorong reformasi peradilan…
Konflik Papua, Stigmatisasi Terorisme dan Bahaya Ranperpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Bagaimana dampak Ranperpres Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme
4.000 ASN Akan Dilibatkan Sebagai Komponen Cadangan Ardi Manto Adiputra: Bisa Berbahaya Bagi Demokrasi Dan Hukum
Ketua PBHI Nasional, Julius Ibrani, mengatakan, draft Rancangan Perpres tentang…
Imparsial dan Militerisme Sehari-Hari
Saat mengatakan pikiran-pikiran ini kepada teman-teman Imparsial, saya ingat Sudrajat.…
Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut WamenHAM Cabut Pernyataan dan Minta Maaf soal Pendanaan NGO
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin menyampaikan inisiasi…
Merespon Pernyataan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
"Stigma NGO oleh WamenHAM Mugi Adalah Bukti Negara Gagal Melindungi,…
Pemeriksaan Ahli dan Saksi Pemohon dalam Persidangan Uji Materiil Undang-undang TNI
Pada 14 Januari 2026, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan
Koalisi Sipil Khawatirkan Pelibatan TNI Tangani Terorisme
Ketua PBHI Nasional, Julius Ibrani, mengatakan, draft Rancangan Perpres tentang…
Rancangan Perpres Terorisme Tuai Sorotan dan Kritik dari Kelompok Masyarakat Sipil
Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pelibatan TNI d
