banner

Aktivitas

Page 002 of 018
Berita
SSR
Pembela HAM
Aktivitas

Imparsial Kecam Truk TNI Tewaskan Pemotor di Kalideres: Aksi Brutal terhadap Sipil Terus Berulang

Koalisi Masyarakat Sipil, Imparsial mengutuk keras insiden truk TNI

APRIL 4, 2026
Siaran Pers
SSR
Pembela HAM
Aktivitas

Rentetan Kekerasan TNI terhadap Sipil: Bukti Kegagalan Sistemik dan Darurat Reformasi Militer

Imparsial mengutuk keras rentetan peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Tentara…

APRIL 4, 2026
Siaran Pers
Pembela HAM
Aktivitas

Keadilan Untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk Pada Peradilan Umum!

masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia dan demokrasi dari berbagai…

MARET 31, 2026
Berita
Pembela HAM
Aktivitas

Koalisi Masyarakat Sipil: “Bukan Revitalisasi Tapi Darurat Reformasi TNI

Koalisi masyarakat sipil menilai agenda revitalisasi TNI yang disampaikan Kepala…

MARET 27, 2026
Berita
Pembela HAM
Aktivitas

Imparsial Khawatir Penyerahan Jabatan Kabais TNI Bentuk “Cuci Tangan” Redam Gejolak Publik

Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI oleh Letjen…

MARET 26, 2026
Siaran Pers
Pembela HAM
Aktivitas

Bukan Revitalisasi Tapi Darurat Reformasi TNI

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasurlah, menyatakan…

MARET 26, 2026
Siaran Pers
Pembela HAM
Aktivitas

Pergantian Kepala BAIS Bukan Solusi: Negara Harus Bongkar Rantai Komando di Balik Serangan Air Keras Terhadap Andrie Yunus dan Seret Pelaku ke Peradilan Umum!

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mencermati pemaparan Kepala Pusat Penerangan…

MARET 25, 2026
Berita
Pembela HAM
Aktivitas

Imparsial Minta Kasus Andrie Yunus Diselesaikan di Pengadilan Umum, Bukan Koneksitas

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus 

MARET 20, 2026
Berita
Pembela HAM
Aktivitas

Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, Imparsial Minta Penanganan Lewat Peradilan Umum

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kasus penyiraman…

MARET 18, 2026
Berita
Aktivitas

Perppu Tindak Pidana Ekonomi yang Dibahas Kejagung Dinilai Berpotensi Abuse of Power

Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut diam-diam menggodok Peraturan Pemerintah

MARET 16, 2026
002 / 018