Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau DKN dan rencana revisi UU TNI. Usman mencurigai, pembentukan DKN dan revisi UU TNI bisa membenarkan pendekatan koersif atau pengendalian sosial dengan tindakan memaksa dan kekerasan atas nama keamanan.
“Pemerintah Jokowi bisa jadi berkaca pada pengalaman di dua dekade terakhir di dunia, atas nama keaamanan nasional penanganan kelompok-kelompok radikal dilakukan dengan pendekatan koersif inilah yang sering memproduksi pelanggaran-pelanggaran HAM,” ujar Usman Hamid saat diskusi Imparsial bertajuk “Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Revisi UU TNI” di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Baca Selanjutnya…
Bahasa Indonesia 
English (UK)