KATA PENGANTAR
Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, akhirnya laporan
penelitian berjudul “Dampak Ekologis dan Sosial serta Pelibatan
Militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten
Merauke” dapat diselesaikan dengan baik dan kini hadir di
hadapan para pembaca, khususnya mereka yang memiliki
kepedulian terhadap kelestarian ekologi, penghormatan hak
asasi manusia, dan masa depan kemanusiaan di Papua.
Penelitian ini berangkat dari keprihatinan mendalam atas
perubahan kondisi lingkungan dan dinamika sosial yang signifikan
di Kabupaten Merauke sebagai dampak dari pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (PSN). Proyek skala besar ini tidak hanya
mengubah lanskap geografis, tetapi juga secara aktif melibatkan
institusi militer dalam proses pelaksanaannya.
Melalui temuan lapangan, penelitian ini mencatat serangkaian
kerusakan ekologis yang mengkhawatirkan. Deforestasi telah
menghilangkan kawasan hutan dalam jumlah yang signifikan,
sementara kenaikan air laut kian mengancam masyarakat pesisir
melalui hilangnya wilayah pantai serta ancaman relokasi yang
nyata. Lebih lanjut, intrusi air laut ke dalam sumber air tawar telah
melumpuhkan produktivitas lahan pertanian lokal. Fenomena
ini makin diperparah dengan fakta bahwa Papua telah menjadi
episentrum baru kebakaran hutan skala masif di Indonesia
Di sisi lain, keterlibatan militer dalam PSN di Merauke telah
melampaui batas kewenangannya di bidang pertahanan negara.
Dalam praktiknya, militer ditugaskan langsung sebagai pembuka
lahan hingga pelaksana teknis seperti penanam padi dan jagung.
Keterlibatan yang merambah sektor agrarian ini menyentuh ranah
tata kelola sipil dan pengelolaan sumber daya alam.
Dampak dari transformasi ini memukul langsung jantung
kehidupan masyarakat adat di Merauke. Mereka mengalami
pergeseran cara hidup secara paksa; aktivitas tradisional seperti
berburu, memanen sagu, dan mengumpulkan obat-obatan alami
tidak lagi dapat diandalkan karena hilangnya daya dukung hutan.
Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar ruang fisik
untuk bertahan hidup, melainkan juga ruang spiritual tempat
nilai-nilai budaya dan leluhur berakar. Merambah hutan Papua
secara masif pada hakikatnya adalah mencerabut masyarakat
adat dari akar identitas dan spiritualitas merek
Secara kritis, penelitian ini mengonfirmasi bahwa
fenomena di Merauke bukan sekadar perampasan ruang hidup
atau kerusakan lingkungan biasa, melainkan manifestasi dari
kolonialitas ekologis. Praktek ini ditandai oleh kontrol ketat
atas tanah, sumber daya alam, dan narasi pembangunan yang
menempatkan masyarakat adat semata-mata sebagai objek yang
dianggap “terbelakang”, bukan sebagai subjek pembangunan
yang berdaulat
Cara kerja dan pola pikir kolonialistik ini makin dipertegas
melalui militerisasi pengelolaan sumber daya dan kawasan
agraria. Tentara hadir untuk mengamankan proyek penguasaan
lahan dalam skema menuju terjadinya ekosida, bertindak sebagai
pelindung kepentingan ekonomi yang kerap memicu konflik
horizontal maupun vertikal, tetapi bukan kepentingannya orang
Papua.
Keberhasilan penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari
kolaborasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai lembaga, baik
yang berada di Jakarta maupun Papua, yaitu; Aliansi Demokrasi
untuk Papua (AlDP), Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Eksekutif
Nasional, WALHI Papua, LBH Papua, LBH Merauke, dan JUBI.
Akhir kata, kami berharap hasil penelitian ini dapat
memberikan sumbangsih pemikiran yang berarti, memperkaya
khazanah kajian akademis, serta menjadi referensi kritis bagi para
pemangku kepentingan dalam memulihkan dan memperbaiki
situasi pemenuhan hak asasi manusia serta keadilan lingkungan
di Papua di masa yang akan datang.
Jakarta, 7 September 2026
Ardi Manto Adiputra
Direktur Imparsial
