Saat mengatakan pikiran-pikiran ini kepada teman-teman Imparsial, saya ingat Sudrajat. Nama pedagang es asal Bogor itu melambung di media sosial karena dipukuli tentara. Badan kurusnya harus menahan kerasnya sepatu laras panjang yang mungkin dibeli dari keringat Sudrajat dan berubah jadi pajak. Tak cukup dipukul dan ditendang, tentara memintanya berdiri satu kaki sebagai hukuman. Sudrajat dituduh menjual es berbahan spon yang membahayakan kesehatan. Orang marah dan menumpahkannya di media sosial. Pelaku meminta maaf. Mungkin kasusnya akan reda seperti debu yang dipaksa hilang oleh hujan Januari.
Orang-orang mungkin terlalu rumit memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Perkara pokoknya mereka marah dengan kekerasan sewenang-wenang dan ketidakadilan. Tapi, bagaimana itu muncul, berkembang, dan apa dampak yang ditimbulkan akan jadi sesuatu yang terlalu rumit mereka pikirkan.
Pertanyaan-pertanyaan sederhana harus diajukan. Sebetulnya apa peran tentara di situ? Menjaga keamanan? Betul? Bukannya itu tugas kepolisian? Mungkin ini masih terlalu rumit. Saya akan mendekatkan masalahnya. Andai benar terjadi pelanggaran hukum, memangnya bisa main pukul? Atas dasar apa tentara memukul. Memukul pun terlalu jauh. Menangkap pun bermasalah. Mereka seharusnya melaporkan kepada kepolisian. Tapi mengapa praktik itu terjadi? Apa itu masalah tentara di bawah? Apa masalahnya sebatas kasus Sudrajat atau lebih luas dari itu? Ini perkara tata kelola negara, budaya, peran masyarakat sipil, dan seterusnya.
“Inilah peran penting Imparsial di Indonesia,” kata saya kepada teman-teman Imparsial siang kemarin. Siang itu mereka mengundang sejumlah orang, termasuk saya. Organisasi pemantau HAM ini punya hajat menyusun rencana-rencana strategis untuk empat tahun ke depan. Organisasi ini berdiri pada 2002. Imparsial salah satu warisan nyata Munir Said Thalib, aktivis HAM yang dibunuh di atas pesawat menuju Belanda. Bisa dikatakan, Imparsial satu organisasi HAM yang kini terdepan untuk merespons isu-isu keamanan seperti mengawasi tentara dan kepolisian. Jika Anda percaya pada konsep pahala dan amal jariyah yang mengalir, saya yakini amal jariyah organisasi yang berkantor di Tebet ini sudah menggunung.
Dalam sebuah forum refleksi organisasi masyarakat sipil akhir tahun lalu, saya pernah melontarkan pertanyaan ini. “Bagaimana pengalaman teman-teman mengalami praktik militerisme?” tanya saya. Sebelum bertanya, saya sudah menyampaikan kegelisahan tentang militerisme sehari-hari (everyday militerism). Saya ambil istilah itu dari gagasan Peace Pledge Union di Inggris. Organisasi ini menentang fenomena global ini. Ia dicirikan dengan normalisasi militer dalam kehidupan sipil, kehadiran militer di sekolah, dan peningkatan belanja senjata. Persis kehidupan di Indonesia sekarang.
Saat saya menyatakan itu, di samping saya Ardi Manto Adiputra duduk manis. Saya lihat Direktur Imparsial itu mengamati wajah saya. Usai bertanya, saya berbisik di telinganya. “Maaf Pak Ardi, isu Pak Ardi saya ambil. Kalau saya omong intoleransi kan sudah biasa,” kata saya. Ia cekikan.
Saya mengulang lagi perkara militerisme sehari-hari di forum Perencanaan Strategis Imparsial. Dari situ mengusulkan beberapa strategi yang mungkin dapat dipikirkan. Salah satunya strategi membangun jembatan isu dari reformasi sektor keamanan dengan isu-isu lain.
Semuanya menjadi penting. Sebab di sana ada potensi “militerisasi”. Masalah es spon ditangani tentara, pembagian makanan di sekolah diurus tentara, penanganan bencana diurus tentara, dan belakangan urusan haji. Dalam bahasa yang lebih canggih, saya bisa mengatakan isu reformasi sektor keamanan yang diperjuangkan Imparsial harus dihubungkan atau memuat nexus dengan isu pendidikan, lingkungan, agama, dan entah apalagi.
Saya selalu berdoa, dalam usia 23 tahun ini Imparsial selalu diberi kekuatan dan daya tahan agar bisa terus menumpuk amal jariyahnya.
28 Januari 2026
Penulis: Alamsyah M. Dja’far
Pegiat toleransi dan perdamaian di Wahid Foundation.
