JAKARTA, KOMPAS.TV – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Panglima TNI dan Kepala Staf tidak memperhitungkan senioritas dalam seleksi kepemimpinan TNI, keliru dan tidak tepat.
Hal tersebut, menurut koalisi, justru membingungkan bagi prajurit dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah dalam UU No. 3 Tahun 2025.
“Pada amanatnya, Presiden menyatakan memberikan izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas melainkan mementingkan prestasi, pengabdian, dan cinta tanah air,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Rabu (8/10/2025).
Berita
SSR
Aktivitas
Koalisi Sipil Kritik Prabowo soal Seleksi Kepemimpinan TNI: Intervensi Kekuasaan Lebih Dominan
Oktober 8, 2025
