Koma.id- Aliansi Demokrasi untuk Papua bersama Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor, mendesak pemerintah menghentikan kekerasan aparat keamanan, khususnya TNI, di Provinsi Papua Selatan. Mereka menegaskan bahwa praktik ganti rugi uang tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup proses hukum atas kasus pelanggaran HAM.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Rabu (1/10/2025), kedua organisasi tersebut menyoroti rentetan kekerasan aparat di Papua Selatan yang dinilai kerap menyasar warga sipil. Salah satu kasus terbaru adalah penembakan empat warga sipil di Kabupaten Asmat pada 27 September 2025 yang diduga dilakukan Satgas Yonif 123/Rajawali. Peristiwa ini terjadi hanya enam hari setelah penembakan serupa di Kampung Urakin, Distrik Kolf Braza, yang juga menewaskan satu warga sipil.
