Tag: Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP)

Rilis Pers

Rilis Data PemantauanPenyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP)KontraS, SETARA Institute, Imparsial, dan KPPOD Rilis Data PemantauanPenyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024 Jakarta, 30 November 2023 Pendahuluan Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah mendorong diselenggarakannya demokrasisebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan rakyatmenuntut adanya kontrol rakyat atas pemerintahan, yang diantaranya dikonsolidasikanmelalui penyelenggaraan pemilu secara berkala. Pemilu merupakan konfirmasi atas hakikatdemokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Pemilu memastikan legalitas dan legitimasi sumberkekuasaan. Posisi tertinggi dalam pemilu adalah rakyat, ketika rakyat berbondong-bondong datang kebilik suara, itu karena rakyat berharap, pemilu ini akan ber...
Ada 65 Kasus Penyimpangan ASN dalam Pemilu 2024 Selama Tujuh Bulan Terakhir
Kabar

Ada 65 Kasus Penyimpangan ASN dalam Pemilu 2024 Selama Tujuh Bulan Terakhir

Ilustrasi ASN. Selama tujuh bulan terakhir, ditemukan 65 kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) terkait Pemilu 2024.  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama tujuh bulan terakhir, ditemukan 65 kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Data ini dihimpun oleh Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) yang terdiri dari KontraS, SETARA Institute, Imparsial, dan KPPOD dalam rilisnya, Rabu (30/11/2023). Dalam pemantauannya, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menjelaskan pihak koalisi mengkategorikan kasus-kasus penyimpanganASN dalam tiga jenis pelanggaran, yakni: Pelanggaran netralitas, kecurangan pemilu, dan pelanggaran profesionalitas. "Pelanggaran netralitas terjadi dalam 32 kasus, 24 kasus merupa...
id_IDBahasa Indonesia