DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Revisi UU TNI

foto© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai subtansi usulan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih bermasalah. Karena itu, ia mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan. Terlebih lagi, ujar dia, waktu pembahasan RUU TNI terbatas. Ia khawatir dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ada upaya lobi untuk menggolkan usulan revisi UU TNI tersebut. "Potensi transaksional menjadi terbuka dalam pembahasan revisi UU tersebut," kata Gufron ketika dihubungi, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut dia, pembahasan RUU TNI saat ini memiliki pola serupa ketika pemerintah membahas UU TNI yang berlaku sekarang. Kala itu pemerintah membahas peraturan tersebut di tengah transisi pemerint...

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Prajurit TNI Angkatan Darat mengikuti apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (8/11/2023). JAKARTA, KOMPAS — Hilangnya batasan kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI aktif dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memicu kekhawatiran masyarakat sipil soal kebangkitan Dwifungsi ABRI. .blockspare-9401475b-5c61-4 .blockspare-block-button{text-align:center;margin-top:30px;margin-bottom:30px;margin-left:0px;margin-right:0px}.blockspare-9401475b-5c61-4 .blockspare-block-button span{color:#fff;border-width:2px;font-size:16px}.blockspare-9401475b-5c61-4 .blockspare-block-button .blockspare-button{background-c...

Tag: DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Revisi UU TNI

ALARM REVISI UU TNI

Dwifungsi ABRI Kembali, DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan Revisi UU TNI

IMPARSIAL

Contact Info