CNN Indonesia | Jumat, 29/01/2021 03:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -Peneliti Imparsial, Gustika Jusuf menilai pembentukan komponen cadangan (Komcad) bukanlah sebuah urgensi dalam membangun pertahanan Indonesia.
Menurutnya, daripada membentuk Komcad yang merekrut warga sipil, Gustika menyatakan pihaknya justru mendorong pemerintah Indonesia membenahi komponen utama yakni institusi militer dan alat utama sistem senjata (alutsista).
“Tidak menolak adanya Komcad hanya saja tidak melihat urgensinya saat ini. Karena ancaman yang jelas tentu tidak membutuhkan manpower. Kita tidak ingin ada peningkatan militerisme,” ujar Gustika dalam diskusi virtual via akun media sosial, Rabu (27/1) malam.
Menurut Gustika, daripada terburu-buru membentuk komponen cadangan–padahal bukan hal urgensi–alangkah lebih baiknya memaksimalkan peran-peran alat negara yang sudah ada. Komponen cadangan diatur lewat PP 3/2021 yang merupakan turunan dari UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).
“Jika memang ingin memiliki Komcad saat ini kenapa tidak melalui PNS?” kata Gustika.
Selain itu, ia pun menyoroti soal pembenahan yang lebih urgensi yakni membenahi sektor internal institusi militer, dan juga memenuhi kekuatan pokok minimum pertahanan (Minimum Essential Forces/MEF) Indonesia.
Diketahui, setelah PP 3/2021 diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Januari 2021 Kemenhan bersiap membuka rekrutmen Komponen Cadangan.
Sebagaimana diatur dalam beleid tersebut bahwa rekrutmen komcad bersifat sukarela, yang dilanjutkan dengan masa pelatihan tiga bulan. Komponen cadangan itu nantinya akan dikelompokkan sesuai matra pada TNI yakni Udara, Laut, Darat.
Selama masa aktif–pelatihan dan mobilisasi–anggota Komcad pun diberi pangkat sesuai matra masing-masing.
Selain PP 3/2021, Jokowi juga telah menandatangani Perpres 8/2021 yang salah satu isinya meminta agar program komponen cadangan dan komponen pendukung segera direalisasikan.
Bahasa Indonesia 
English (UK)