Imparsial: Panglima TNI Baru Harus Bersih dari Pelanggaran HAM

Editor: Syamsul Mahmuddin Reporter:  Charlie Tobing

• October 6, 2021

KEADILAN – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada 8 November mendatang. Menyikapi hal ini, Imparsial meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menentukan calon Panglima TNI yang baru.

“Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera menentukan calon Panglima TNI. Kami memandang, proses pergantian panglima TNI yang akan berlangsung semestinya dapat digunakan oleh Presiden sebagai sebagai momentum untuk mendorong kembali agenda reformasi TNI,” tulis Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam rilis, Rabu (6/10/2021).

Imparsial berpendapat, kandidat Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden diharapkan tidak hanya mampu mendorong arah pembangunan TNI yang semakin kuat dan profesional, tapi juga memiliki komitmen untuk menjalankan agenda reformasi TNI yang belum dijalankan. Untuk itu mereka meminta Presiden mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Imparsial, Presiden harus menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata.

Berdasarkan pendekatan normatif, maka pola pergantian Panglima TNI mengedepankn rotasi antar matra, dimana Panglima TNI dijabat secara bergiliran. Sedangkan untuk pendekatan subtantif adalah pendekatan yang menempatkan proses pergantian dengan menekankan pada kapasitas dan kapabilitas panglima dalam memimpin TNI.

Imparsial mengatakan, calon panglima TNI kedepan harus memiliki komitmen terhadap demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan serta kemajuan HAM. “Sudah menjadi kewajiban Presiden untuk memastikan seluruh kandidat Panglima TNI kedepan bebas dari rekam jejak yang buruk. Khususnya bebas dari pelanggaran HAM, sekaligus tidak memiliki potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” tutup Gufron.