Imparsial

Tag: Koalisi sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Masyarakat Sipil akan Gugat Keppres Pembentukkan Dewan Pertahanan Nasional
Human Rights, News, News, Security Sector Reform

Masyarakat Sipil akan Gugat Keppres Pembentukkan Dewan Pertahanan Nasional

Ardi menegaskan, Dewan Pertahanan Nasional tidak boleh diberikan kewenangan yang melampaui pengaturan dalam undang-undang. TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan berencana melakukan judicial review terhadap Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Uji materi itu berkaitan dengan klausul dalam Keppres yang dinilai melampaui kewenangan DPN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Baca Selanjutnya.
Anggota TNI Terlibat Penyerangan di Deli Serdang Didesak untuk Diadili Secara Terbuka
News, News, Security Sector Reform

Anggota TNI Terlibat Penyerangan di Deli Serdang Didesak untuk Diadili Secara Terbuka

Panglima Kodam I Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan saat memeluk keluarga Raden Barus (61) di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu (10/11/2024).  POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Koalisi sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar anggota TNI yang terlibat penyerangan brutal terhadap warga desa di Deli Serdang Sumatera Utara diadili di peradilan umum. Menurut mereka, proses hukum yang terbuka sangat penting agar rasa keadilan bagi para korban benar-benar terpenuhi. Sebelumnya, Koalisi Sipil juga mengecam keras aksi penyerangan dilakukan oleh puluhan anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Deli Serdang, Sumatra Utar...
en_GBEnglish (UK)