TNI diharapkan mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi (Pemilu 2024). Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI.
Hukumonline.com-“Betul-betul TNI itu (harus) menjadi milik rakyat, bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu. Inilah yang akan memperkuat TNI itu sendiri. Saya yakin Pak Yudo akan mampu membawa posisi TNI yang betul-betul menjadi milik rakyat itu,” ujar Arwani.
Menurut Arwani, tahun 2023 adalah tahun politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan profesionalisme TNI. Lebih lanjut, Arwani juga memberikan perhatian khusus agar Panglima TNI melakukan terobosan komunikasi dalam konteks perkembangan atau dinamika nasional.
Sebelumnya, kalangan masyarakat sipil mengingatkan ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dituntaskan Panglima TNI baru. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, mencatat sedikitnya ada 5 agenda prioritas yang perlu dilakukan Panglima TNI baru. Pertama, Panglima TNI perlu mengevaluasi dan mengoreksi semua bentuk perbantuan TNI (operasi militer selain perang) yang bertentangan dengan UU TNI, khususnya di Papua yang sering berdampak buruk terhadap kekerasan politik dan pelanggaran HAM.
Baca Selanjutnya…
Bahasa Indonesia 
English (UK)