JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil menilai TNI, Polri hingga Kejaksaan saat ini lebih memerlukan pengawas dibanding penambahan kewenangan melalui revisi undang-undang. Hal …

Koalisi masyarakat sipil mengritik rencana penambahan wewenang lembaa penegak hukum. Mereka mendorong lembaga pengawasan diperkuat. TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil mengkritik keras wacana …

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil “Reformasi Lembaga Hukum dan Militer bukan dengan Menambah Kewenangan, tetapi Memperkuat Lembaga Pengawas Independen (Tolak RUU Polri, …

Jpnn.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dapat mengurusi …

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengenai peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam penertiban kawasan …

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Sikap Menteri Pertahanan bahwa DPN Dapat Terlibat Urus Sawit dan Permasalahan Nasional lainnya …

Submitted by: Freedom of Association Coalition (YAPPIKA, PSHK, LBH Jakarta, IMPARSIAL, ELSAM,Perludem)

Submitted by: Freedom of Association Coalition (YAPPIKA, PSHK, LBH Jakarta, IMPARSIAL, ELSAM and Perludem) From 2023 to 2025, the “Super Election Year” …

Siaran Pers Menyikapi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Pondok Aren Darurat Kekerasan Militer: Budaya Impunitas yang Tak Kunjung Berakhir …