Tag: UU PSDN

Sejumlah Pihak Mengkhawatirkan Dampak UU PSDN
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Sejumlah Pihak Mengkhawatirkan Dampak UU PSDN

M Rodhi Aulia • 03 Juni 2022 08:23 Jakarta: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara kembali disorot. Sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak penerapan UU tersebut."Banyak dampak negatif yang dapat timbul dari penerapan UU PSDN ini," kata Kepala Program Studi HI FISIP UIN Jakarta Faisal Nurdin Idris sebagaimana dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juni 2022. Baca Selanjutnya... https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmaZM9b-sejumlah-pihak-mengkhawatirkan-dampak-uu-psdn
Akademisi Mengkritisi UU PSDN dan Komcad, Ada Kata Membahayakan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Akademisi Mengkritisi UU PSDN dan Komcad, Ada Kata Membahayakan

Jumat, 03 Juni 2022 – 07:40 WIB jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Faisal Nurdin Idris mengkritisi UU  Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Dia menilai argumentasi yang dibuat dalam naskah akademik UU PSDN yang salah satunya mengatur pembentukan Komponen Cadangan (Komcad), terlalu dipaksakan. "Dengan definisi ancaman seperti yang disebut dalam UU PSDN ini, maka spill-over penggunaan Komcad menjadi sangat luas dan berbahaya. Pemerintah harus mendengarkan masukan dari masyarakat sipil secara luas," ujar Faisal dalam keterangan pers pada Kamis (2/6). Baca Selanjutnya... https://www.jpnn.com/news/akademisi-mengkritisi-uu-psdn-dan-komcad-ada-kata-membahayakan
“Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi”
Aktivitas, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

“Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi”

Diskusi dan Media Brifing Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi diskusi dan media berifing ini berkerjasama dengan prodi hubungan internasional FISIP UIN Jakarta dan IMPARSIAL bertempat di aula madya, kampus UIN Jakarat ciputat, pada Kamis 02/06/2022 kegiatan diskusi dan media brifing di hadiri peserta diskusi diikuti dari berbagai kalangan dari Mahasiswa UIN Jakarata dan media. dengan narasumber Faisal Nurdin Idris, M.Sc., Ph.D Kaprodi HI FISIP UIN Jakarta, Fery Kusuma, S.H. Pegiat HAM dan Peneliti Centra Initiative, Junaidi Simun, S.HI Peneliti CSRC UIN Jakarta, Dr. Al Araf, S.H., M.D.M Peneliti Senior Imparsial dan Dosen FH Univ. Brawijaya. dengan narasumber Pertama Faisal N...
UU PSDN untuk Pertahanan Negara Dinilai Perlu Banyak Masukan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

UU PSDN untuk Pertahanan Negara Dinilai Perlu Banyak Masukan

Kamis, 02 Juni 2022 - 19:55 WIB SINDONEWS.COM JAKARTA - Naskah akademik Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, dinilai tidak dijelaskan detail maksudnya. Hal ini dikatakan oleh Kaprodi HI FISIP UIN Jakarta Faisal Nurdin Idris. Menurutnya, argumentasi yang dihadirkan dalam naskah akademik ini terlalu dipaksakan. Faisal Nurdin menyampaikan pandangannya ini pada Telaah Kritis UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi, Kerja Sama Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta dan IMPARSIAL, Aula Madya, Kampus UIN Ciputat, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.sindonews.com/read/786791/14/uu-psdn-untuk-pe...
LBH Nilai UU PSDN Punya Potensi Ancaman
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

LBH Nilai UU PSDN Punya Potensi Ancaman

Muhammad Refi Sandi Jum'at, 20 Mei 2022 - 10:45 WIB SINDONEWS.COM JAKARTA - Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) masih menjadi sorotan. Direktur LBH Semarang Eti Oktaviani menilai UU PSDN berpotensi membuat konflik horizontal seperti zaman Presiden Soeharto. Hal tersebut disampaikan Eti Oktaviani dalam FGD yang diselenggarakan LBH Semarang dengan Imparsial bertema 'Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN', Kamis (19/5/2022). "Ada beberapa ancaman dalam UU PSDN ini yakni tidak adanya definisi yang jelas. Selain itu, UU PSDN mengatur tentang banyak hal, tidak hanya komponen cadangan tetapi juga komponen pendukung, sarana dan prasarana lainnya yang disebut sebagai sumberdaya nasiona...
Imparsial: Sejak Awal Pembahasan UU Pengeloaan Sumder Daya Nasional Tidak Transparan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Sejak Awal Pembahasan UU Pengeloaan Sumder Daya Nasional Tidak Transparan

LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA Jumat, 20 Mei 2022, 04:44 WIB Proses pembahasan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara ini sedari awal sudah tidak transparan. Sebab, dibahas dalam waktu singkat di DPR dan terbukti kemudian secara substansi bermasalah. Demikian pendapat yang disampaikan Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Kamis (19/5). Ardi mengatakan bahwa Presiden Jokowi baru mengirimkan Surpres RUU PSDN ini ke DPR pada tanggal 17 Juli 2019 dan disahkan oleh DPR pada 26 September 2019. Baca Selanjutnya.... https://politik.rmol.id/read/2022/05/20/534233/imparsial-sejak-awal-pembahasan-uu-pengeloaan-sumder-daya-nasional-tidak-transparan
“Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN”
Aktivitas, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

“Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN”

Imparsial bekerja sama dengan LBH Semarang Menyelenggarakan Focus Group Disscusion dan Media Briefing dengan tema "Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN" pada Kamis, 19 Mei 2022 di Semarang. Dengan Narasumber; Eti Oktaviani (Direktur LBH Semarang), Donny Danardono (Dosen FHK Unika Sugyopranoto), Ardi Manto Adiputra (Wakil Direktur Imparsial), Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dengan Perserta Focus Group dan Media Brifing dari Mahasiswa Unika. Eti Oktaviani Direktur LBH Semarang mengatakan UU PSDN ini cukup mengerikan sebenarnya karena mengatur tentang komponen cadangan yang berpotensi membuat konflik horizontal seperti jaman Soeharto. Jika kita kupas secara detail, seperti definisi ancaman da...
Imparsial Kritisi Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritisi Komponen Cadangan

Sabtu, 23 April 2022 - 19:14 WIB Oleh : Siti Ruqoyah VIVA – Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto menilai proses pembahasan UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumberdaya nasipnal atau PSDN dinilai sudah bermasalah dari awal. Dia menyebut alasannya karena dilakukan  secara tidak transparan, dibahas dalam waktu singkat di DPR. Dan ini terbukti kemudian hari secara substansi memiliki berbagai persoalan. "Di antaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan konflik horizontal di masyarakat,"katanya dalam sebuah diskusi, Sabtu 23 April 2022. Baca Selanjutnya... https://www.viva.co.id/berita/nasional/1469609-imparsial-kritisi-komponen-cadangan?fbclid=I...
UU PSDN Dinilai Bermasalah dari Awal
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

UU PSDN Dinilai Bermasalah dari Awal

Sabtu 23 Apr 2022 04:32 WIB Red: Joko Sadewo REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto menilai proses pembahasan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, sudah bermasalah dari awal. Menurutnya, prosesnya dilakukan  secara tidak transparan, dibahas dalam waktu singkat di DPR. Dan ini terbukti kemudian hari secara substansi memiliki berbagai persoalan. “Di antaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan konflik horizontal di masyarakat,” kata Ardi, Jumat (22/4/2022). Baca Selanjutnya... https://www.republika.co.id/berita/rarfuh318/uu-psdn-dinilai-bermasalah-dari-awal ...
Diskusi FGD FH Unair, Keberadaan PSDN Bermasalah Gunakan Pradigma Lama
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Diskusi FGD FH Unair, Keberadaan PSDN Bermasalah Gunakan Pradigma Lama

Puguh Hariyanto Sabtu, 23 April 2022 - 00:11 WIB SINDONEWS JAKARTA - Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara kembali menuai banyak catatan. Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto menilai proses pembahasan PSDN dinilai dari awal sudah bermasalah. Karena dilakukan secara tidak transparan, dibahas dalam waktu singkat di DPR. Dan ini terbukti kemudian hari secara substansi memiliki berbagai persoalan. ”Diantaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan konflik horizontal di masyarakat,” kata Ardi, Jumat (22/4/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.sindonews.com/read/751513/15/diskusi-fgd-...
id_IDBahasa Indonesia