Tag: UU ITE

Revisi UU ITE Diharapkan Libatkan Tim Independen
HAM, Kabar

Revisi UU ITE Diharapkan Libatkan Tim Independen

Rabu 24 Feb 2021 03:14 WIB Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Gita Amanda REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa LSM pesimis tim kajian UU ITE akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan tidak adanya pelibatan tim kajian independen. Koalisi Masyarakat Sipil mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021. "Tidak adanya keterlibatan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga," tulis pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil pada Selasa (23/2). Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Komnas HAM selama ini menerima aduan te...
Koalisi Sipil Harap Jaksa Agung Tuntut Bebas Tersangka UU ITE
Kabar

Koalisi Sipil Harap Jaksa Agung Tuntut Bebas Tersangka UU ITE

CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2021 18:51 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi masyarakat sipil pembela HAM mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menuntut bebas semua tersangka yang dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peneliti Imparsial, Firman Imaduddin menilai langkah tersebut sebagai upaya konkret dari pemerintah yang berencana merevisi UU ITE. "Presiden memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk berani menuntut bebas kepada semua mereka yang saat ini dijerat atau ditersangkakan dengan pasal-pasal karet tersebut, terutama UU ITE," kata Firman dalam konferensi pers secara daring, Jumat (19/2). Firman menilai langkah merevisi UU ITE oleh pemerintah memiliki indikasi ke arah yang benar. Meski d...
Presiden Didesak Segera Perintahkan Menkumham Mulai Revisi UU ITE
HAM, Kabar

Presiden Didesak Segera Perintahkan Menkumham Mulai Revisi UU ITE

Kompas.com - 19/02/2021, 15:51 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memproses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Kami mendesak presiden memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memulai proses revisi UU ITE tersebut," ujar peneliti Imparsial, Firman Imaduddin dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/2/2021). Adapun koalisi pembela HAM terdiri dari sejumlah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari, Imparsial, HRWG, Kontras, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Jakarta, hingga YPII. Menurut Firman, sinyalemen revisi UU ITE juga menjad...
Koalisi: Interpretasi UU ITE Buka Ruang Kriminalisasi Baru
HAM, Kabar

Koalisi: Interpretasi UU ITE Buka Ruang Kriminalisasi Baru

CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2021 11:59 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik pemerintah yang berencana merumuskan pedoman interpretasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Beberapa organisasi masyarakat sipil menyatakan rencana tersebut tidak tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi. Pasal-pasal karet dalam UU ITE memang bermasalah dan telah memakan korban," kata Koalisi Masyarakat Sipil melalui keterangan tertulis, Jumat (19/2). Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari sejumlah lembaga yakni LBH Pers, SAFENet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, Elsam, LBH Masyarakat, Imparsial, AJI Indonesia, Rumah Cemara, dan LeIP.  Mereka menilai UU ITE lebih mendesak direvisi karena memuat poin-poin yan...
Koalisi Masyarakat Sipil: Pedoman Interpretasi UU ITE Logika Salah
HAM, Kabar

Koalisi Masyarakat Sipil: Pedoman Interpretasi UU ITE Logika Salah

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:21 WIB Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik rencana pemerintah melakukan penyusunan pedoman interpretasi resmi terhadap Undang–Undang Informasi dan Transasksi Elektronik atau UU ITE, seperti yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Kolisi yang memprotes rencana pemerinth itu diantaranya adalah LBH Pers, SAFENet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, Imparsial, AJI Indonesia. Pengacara Publik LBH Pers, Rizki Yudha mewakili koalisi menyatakan bahwa rencana tersebut tidaklah tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi. "Pemerintah seharusnya mencabut seluruh pasal–pasal yang dinilai bermasalah dan rentan disalahgunakan akibat pen...