Siaran Pers Imparsial

10Jan

By dadoNo Comments

Aktivitas, Rilis Pers

Merespon Statement Kapuspen TNI pada Kasus Pembunuhan Bos Rental di Tangerang Harus Diadili di Peradilan Militer Pengadilan Militer bagi Pelaku Penembakan Bos Rental Tidak Berpihak Kepada Korban

Siaran Pers ImparsialNo. 003/Siaran-Pers/IMP/I/2025 “Merespon Statement Kapuspen TNI pada Kasus Pembunuhan Bos Rental di Tangerang Harus Diadili di Peradilan Militer” “Pengadilan Militer bagi Pelaku Penembakan Bos Rental Tidak Berpihak Kepada Korban” Pada 9 Januari 2025, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, merespon desakan publik terkait proses hukum terhadap 3 prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana agar dapat diadili di Peradilan Umum. Kapuspen menilai “Terkait desakan publik agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan sipil/umum tidak dapat dilaksanakan karena militer aktif.” Kami memandang pernyataan Kapuspen TNI yang menyatakan bahwa harus diadili di peradilan militer sejatinya bertentangan dengan amanat reformasi...

4Jan

By dadoNo Comments

Aktivitas, Rilis Pers

Darurat Kekerasan Senjata Api; Usut Tuntas Kekerasan Bersenjata Api oleh Oknum Anggota TNI di Tangerang, Banten

Siaran Pers ImparsialNo. 001/Siaran-Pers/IMP/I/2025 "Darurat Kekerasan Senjata Api; Usut Tuntas Kekerasan Bersenjata Api oleh Oknum Anggota TNI di Tangerang, Banten" Pada Kamis, 2 Januari 2025 dini hari, telah terjadi penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak yang mengakibatkan korban tewas yakni seorang pemilik rental mobil, berinisial IA dan satu orang lainnya luka berat. Imparsial turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dan korban kritis atas peristiwa tersebut. Pelaku kejahatan tersebut diperkirakan berjumlah empat orang dan ada diantaranya yang mengaku sebagai anggota TNI. Menurut informasi yang Imparsial dapatkan, penembakan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga akan melakukan penggelapan terhadap satu unit mob...

21Nov

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Hasil Seleksi Pimpinan KPK: Tidak Independent, Nihil Representasi Perempuan, dan Sarat Kepentingan Politik Praktis

Siaran Pers IMPARSIALNo. 019/Siaran-Pers/IMP/XI/2024 ”Hasil Seleksi Pimpinan KPK: Tidak Independent, Nihil Representasi Perempuan, dan Sarat Kepentingan Politik Praktis” Rapat Pleno Komisi III DPR RI yang diselenggarakan pada Kamis, 21 November 2024 melalui sistem pemungutan suara (voting) baru saja memilih Pimpinan KPK periode 2024-2029. Dari nama-nama yang dipilih tersebut secara jelas menggambarkan bahwa Pimpinan KPK periode 2024-2029 jauh dari kata independen, nihil representasi perempuan, dan sarat kepentingan politik praktis. Hal ini dikarenakan Komisi III DPR hanya memilih Pimpinan KPK dari unsur kepolisian, kejaksaan, hakim dan mantan anggota BPK. Hal ini sebenarnya sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh masyarakat sipil, bahwa tidak ada keharusan bagi DPR RI maupun panitia sel...

Hentikan Pembahasan Sejumlah RUU yang Membegal Konstitusi dan Mengancam Demokrasi dan Negara Hukum

25Agu

By dadoNo Comments

Aktivitas, Kabar

Hentikan Pembahasan Sejumlah RUU yang Membegal Konstitusi dan Mengancam Demokrasi dan Negara Hukum

Siaran Pers Imparsial No. 017/Siaran-Pers/IMP/VIII/2024Menyikapi Pembahasan Sejumlah RUU Bermasalah di DPR-RI ”Hentikan Pembahasan Sejumlah RUU yang Membegal Konstitusi dan Mengancam Demokrasi dan Negara Hukum” DPR RI Periode 2019-2024 tidak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya yaitu pada tanggal 30 September 2024. Meski sudah di penghujung masa tugasnya, DPR periode ini justru mempercepat pembahasan sejumlah RUU yang kontroversial, berpotensi merusak demokrasi, negara hukum, dan melanggar konstitusi. Beberapa RUU yang bermasalah itu yang perlu dihentikan pembahasan dan pengesahannya meliputi: RUU Pilkada, RUU Penyiaran, Revisi terhadap UU Polri, Revisi terhadap UU TNI dan RUU Wantimpres dan RUU bermasalah lainnya Imparsial menilai, pembahasan RUU Pilkada yang membegal putus...

DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998

11Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998

Siaran Pers ImparsialNo. 013/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Merespon Surat Presiden tentang RUU TNI dan RUU Polri ke DPR “DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998” Pada Senin, 8 Juli 2024, DPR RI memberikan pernyataan bahwa sudah menerima empat (4) Surat Presiden (Surpres), dimana dua diantaranya adalah Surpres tentang RUU TNI dan RUU Polri. Meskipun Daftar Inventaris Masalah atau DIM belum diterima dari pihak pemerintah, pimpinan DPR memastikan RUU TNI dan RUU Polri akan dibahas pada sisa masa jabatan sebelum Oktober 2024 nanti, tepatnya pada masa sidang selanjutnya yakni di bulan Agustus 2024. Kami memandang, pengajuan Surpres RUU TNI dan RUU Polri menunjukan bahwa pemerintah dan DPR mengabaikan kri...

Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam

9Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam

Siaran Pers ImparsialNo. 012/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Merespon Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut“Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam” Pada 2 Juli 2024, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penyegelan masjid milik Jemaah Ahmadiyah yang berlokasi di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Penyegelan masjid milik Ahmadiyah tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari pemerintah daerah kabupaten, yakni Tim Pakem karena adanya dorongan dari ormas setempat. Kami memandang, penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP yang didampingi oleh Tim Pakem yang terdiri dari unsur seperti kepolisian, tentara, kejaksaan dan Majelis Ulama Indonesia merupakan tindakan diskriminatif dan se...

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

1Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

Siaran Pers ImparsialNo. 011/Siaran-Pers/IMP/VII/2024 Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 “Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial” Pada hari ini, 1 Juli 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Dalam peringatan Hari Bhayangkara yang ke-78 ini, kami ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada setiap anggota Polri yang selama ini telah menjalankan tugas mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan baik. Kami berharap bahwa di usianya yang semakin matang ini, Polri terus meningkatkan kinerjanya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta nilai-nilai hak asasi manusia. ...

Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI

10Jun

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI

Siaran Pers ImparsialNo. 010/Siaran-Pers/IMP/VI/2024 Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI Senin, 10 Juni 2024, IMPARSIAL (the Indonesian human rights monitor) telah mengirimkan Alternative Policy Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) kepada sembilan Fraksi Partai Politik yang ada di DPR RI. Bersamaan dengan itu juga IMPARSIAL telah mengirimkan Surat Permohonan Audiensi berkenaan dengan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang pada saat ini sedang dibahas di DPR RI. Sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan rancangan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi RUU usulan DPR RI. Dalam rancangan tersebut memuat beberapa...

Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI

31Mei

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI

Siaran Pers Imparsial No. 008/Siaran-Pers/IMP/V/2024 Menyikapi Keputusan Rapat Paripurna ke-18 Masa Persiangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang Menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU TNI menjadi RUU usul inisitaif DPR RI Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI Pada Selasa, 28 Mei 2024, DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Dalam draft RUU TNI versi Baleg DPRI RI yang diperoleh masyarakat sipil terdapat usulan perubahan pasal yang bertentangan dengan tata nilai negara demokrasi dan semakin memundurkan capaian...

Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama: Bukti Tunduknya Otoritas Negara Kepada Kelompok Mainstream

2Agu

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama: Bukti Tunduknya Otoritas Negara Kepada Kelompok Mainstream

1Agu

By dadoNo Comments

Kabar, Rilis Pers

Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil

Siaran Pers ImparsialNo. 006/Siaran-Pers/IMP/VIII/2023 Merespon Pernyataan Presiden Jokowi Terkait Rencana Evaluasi Penempatan TNI di JabatanSipil dalam Kasus Kabasarnas “Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil” Pada tanggal 27 Juli 2023, merespon silang sengkarut kewenangan penangkapan Kepala BadanSAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi antara KPK dan TNI, Presiden JokoWidodo menyatakan akan mengevaluasi penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil.Dikatakan Presiden, “Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah (perwira tinggi TNIyang menduduki jabatan sipil) itu. Semuanya (akan dievaluasi) karena kita tidak mau lagidi tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi...

28Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi)

Siaran Pers ImparsialNo. 005/SP-IMP/VII/2023 “Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi” Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaanpraktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orangsebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranyaberlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi danKoordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.Namun demikian, KPK justru meminta maaf atas penetapan tersangka ke dua prajurit TNItersebut dan menyerahkan proses hukum terhadap keduanya kepada Puspom TNI denganalasan yurisdiksi hukum keduanya sebagai militer aktif berada di b...

18Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II

Siaran Pers ImparsialNo: 004/Siaran-Pers/IMP/VII/2023Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II “Reshuffle Kabinet Minus Evaluasi Bidang Hukum dan HAM” Pada 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju danDewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dalam reshuffle kabinet tersebut, tercatat ada satuMenteri, lima Wakil Menteri, dan dua Wantimpres yang dilantik langsung oleh Presiden. Imparsial memandang, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepalapemerintahan dalam memilih para pembantu Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Meskidemikian, upaya reshuffle tersebut seharusnya dilakukan dengan berdasar pada evaluasi kinerja dancapaian, termasuk mencermati pandangan masyarak...

23Mei

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Hentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan

Siaran Pers ImparsialNo.003/Siaran-Pers/IMP/V/2023Menyikapi rencana penambahan Kodam di Seluruh Provinsi di IndonesiaHentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Provinsi Indonesia meskipun banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan. Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan penambahan struktur teritorial TNI AD tersebut penting untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menyampaikan bahwa TNI AD telah mengirimkan surat ke Mabes TNI dan rencana penambahan Kodam di tiap provinsi prosesnya seka...

20Apr

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Pelaku Kekerasan di Kupang Harus di Hukum dan Semua Pihak Harus Menjamin Rasa Aman Masyarakat

Siaran Pers ImparsialNo: 002/Siaran-Pers/IMP/IV/2023 "Pelaku Kekerasan di Kupang Harus di Hukum dan Semua Pihak Harus Menjamin Rasa Aman Masyarakat" Dinamika Keamanan di Kota Kupang sempat mengalami situasi yang tidak aman pada 19 dan 20 April 2023. Kondisi itu di akibatkan dari terjadinyaserangan dan kekerasan ke beberapa tempat yang dilakukan orang tidak dikenal (OTK). Akibat dari serangan dan kekerasan itu situasi dan kondisi di Kota Kupang sempat mengalami situasi yang mencekam. Imparsial menilai tindakan serangan dan kekeraaan terhadap tempat tertentu yang mengakibatkan situasi dan Kondisi di Kota Kupang mengalami kondisi yang sempat mencekam dan tidak aman adalah hal yg memprihatinkan. Rasa aman masyarakat terganggu dan terancam oleh kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, se...

Tag: Siaran Pers Imparsial

Merespon Statement Kapuspen TNI pada Kasus Pembunuhan Bos Rental di Tangerang Harus Diadili di Peradilan Militer Pengadilan Militer bagi Pelaku Penembakan Bos Rental Tidak Berpihak Kepada Korban

Darurat Kekerasan Senjata Api; Usut Tuntas Kekerasan Bersenjata Api oleh Oknum Anggota TNI di Tangerang, Banten

Hasil Seleksi Pimpinan KPK: Tidak Independent, Nihil Representasi Perempuan, dan Sarat Kepentingan Politik Praktis

Hentikan Pembahasan Sejumlah RUU yang Membegal Konstitusi dan Mengancam Demokrasi dan Negara Hukum

DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998

Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI

Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI

Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama: Bukti Tunduknya Otoritas Negara Kepada Kelompok Mainstream

Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil

Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi)

Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II

Hentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan

Pelaku Kekerasan di Kupang Harus di Hukum dan Semua Pihak Harus Menjamin Rasa Aman Masyarakat

IMPARSIAL

Contact Info