Imparsial

Tag: Prabowo

Imparsial Sebut Jokowi Tak Pantas Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo
HAM, Kabar

Imparsial Sebut Jokowi Tak Pantas Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pantas memberikan gelar kehormatan militer untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Rencana pemberian gelar kehormatan militer ini akan berlangsung di acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar pada Rabu (28/2/2024). Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Imparsial Sebut Jokowi Tak Pantas Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/02/28/imparsial-sebut-jokowi-tak-pantas-beri-pangkat-jenderal-kehormatan-ke-prabowo.Penulis: Fersianus WakuEditor: Bobby Wiratama
Imparsial Says Awarding Prabowo Subianto as Honorary General is an Anomaly
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Says Awarding Prabowo Subianto as Honorary General is an Anomaly

TEMPO.CO, Jakarta - The Imparsial (Indonesian Human Rights Monitor) Director Gufron Mabruri said that President Joko Widodo or Jokowi's move to award Defense Minister Prabowo Subianto the title of honorary general was a misstep. "Giving the title of honorary general to officers who have been dismissed from military service is an anomaly, not only in military history but also Indonesian politics in general," Gufron told Tempo on Wednesday. Gufron claimed that this decision was a political step from Jokowi that hurt victims of human rights abuse, annulling Prabowo's alleged involvement in past grave human rights violations. He reminded the dismissal of Prabowo from military service due to his alleged involvement in the kidnapping and forced disappearance of pro-democracy a...
Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan, Uncategorized

Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dalam acara debat Pilpres pada 12 Desember lalu melanggar azas netralitas TNI. Koalisi meminta Panglima TNI, Agus Subiyanto, untuk memberi sanksi tegas dan menunjukkan komitmen dan langkah nyata dalam menjaga netralitas TNI di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024. ...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mabes TNI Jatuhkan Sanksi kepada Mayor Teddy
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mabes TNI Jatuhkan Sanksi kepada Mayor Teddy

Capres Nomor Urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama ajudannya, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya/Net  Kehadiran Ajudan Pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya pada acara Debat Capres putaran pertama di KPU, Selasa (12/12), mengundang polemik di masyarakat. Pada acara tersebut, Teddy Indra Jaya yang berstatus sebagai anggota TNI aktif terlihat menggunakan pakaian dengan warna sama dengan uniform pasangan Prabowo Gibran dan duduk di barisan pendukung pasangan calon tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar di media, yang bersangkutan juga tertangkap kamera mengacungkan simbol dua jari yang identik dengan nomor urut pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Dalam menanggapi hal tersebut, Kapuspen Mabes TNI Laksamana Muda TN...
Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis

Reporter: Dewi Nurita Editor: Aditya Budiman Minggu, 9 Januari 2022 12:09 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau ulang semua keputusan pengangkatan eks anggota Tim Mawar dalam jabatan atau posisi strategis baik di TNI maupun di Kementerian Pertahanan. Teranyar, ada Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto yang diangkat sebagai Panglima Kodam Jaya. Kemudian, ada Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus yang menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Masing-masing menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan. Ia menilai jabatan yang diberikan kepada ...
Imparsial Desak Pengangkatan Eks Tim Mawar Ditinjau Ulang
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Desak Pengangkatan Eks Tim Mawar Ditinjau Ulang

By Ucha - 08 Januari 2022 Jakarta, Gatra.com – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menyebut pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto, eks anggota Tim Mawar, menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji menunjukkan upaya penghormatan terhadap HAM belum dianggap penting dalam pembangunan TNI.  Hal ini dinilai Gufron, berangkat dari latar belakang Mayjen Untung sebagai eks Anggota Tim Mawar yang pernah terlibat dalam melakukan penghilangan paksa (penculikan) terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi di tahun 1997–1998 dan menjadi catatan hitam isu HAM yang melibatkan militer.  "Ini tentunya telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban penculikan yang bahkan hingga kini, ada yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya," kata Guf...
Insiden KRI Nanggala-402, Pengamat Dukung Modernisasi Alutsista
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Insiden KRI Nanggala-402, Pengamat Dukung Modernisasi Alutsista

Angga Laraspati - detikNews Selasa, 27 Apr 2021 19:07 WIB Jakarta detikNews-Insiden KRI Nanggala-402 meninggalkan bekas luka yang cukup mendalam bagi keluarga awak kapal dan pertahanan negara. Melihat hal tersebut, para pengamat mendukung pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan untuk melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Seperti yang disampaikan oleh Peneliti Senior Imparsial Anton Aliabbas dalam diskusi virtual dengan tema Meninjau Diplomasi Pertahanan. Ia mengatakan dengan adanya insiden tersebut sebaiknya ada dukungan dari masyarakat kepada Kemhan untuk meninjau rencana pembelian alutsista. "Sehingga tidak hanya mementingkan kuantitas, tapi juga mempertimbangkan kualitas alutsista yang kita beli. Tidak perlu glorifikasi kita negara pertama beli alu...
id_IDBahasa Indonesia