Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI
Foto Imparsial : Siaran Pers Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI
Pada 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Berdasarkan dokumen naskah yang beredar di Publik, serta proses pembahasan yang minim evaluasi dan partisipasi publik, koalisi menolak segala pembahasan UU tersebut di periode DPR saat ini karena terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan hak asasi manusia (HAM) dan merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi, serta proses pembahasan yang tidak demokratis. Oleh karena itu Koalisi merasa perlu menyatakan sikap yang akan kami tuangkan sebagai berikut:
Pertama, Koalisi...