Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Kasus Munir yang Segera Kedaluwarsa Diharap Tak Jadi Tameng Impunitas Aktor Intelektual

6Sep

By dadoNo Comments

HAM, Kabar

Kasus Munir yang Segera Kedaluwarsa Diharap Tak Jadi Tameng Impunitas Aktor Intelektual

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib yang akan kedaluwarsa pada 7 September 2022 menjadi dalih supaya pemerintah tidak memburu dan mengadili dalang di balik kejahatan itu. "Komitmen dan langkah nyata juga harus ditunjukan oleh presiden Jokowi, jangan sampai dalih kedaluwarsa digunakan untuk impunitas terhadap pelaku dan aktor intelektual pembunuhan Munir," kata Gufron dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (5/9/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.kompas.com/read/2022/09/06/06300071/kasus-munir-yang-segera-kedaluwarsa-diharap-tak-jadi-tameng-impunitas-aktor

18Agu

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas

Siaran Pers ImparsialNo: 012/Siaran-Pers/IMP/VII/2022Menyikapi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAMBerat Masa Lalu “Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas” Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Keppres tentang Pembentukan TimPenyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Hal ini disampaikan Presidendalam Pidato Kenegaraan di DPR RI pada 16 Agustus 2022. Presiden juga mengklaim bahwapersoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus menjadi perhatian seriusPemerintah Imparsial memandang bahwa upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalumelalui pendekatan non-yudisial yang didorong oleh Presiden Jokowi menunjukanketidakseriusan dan rendahnya political will pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasuste...

17Agu

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.” Presiden Joko Widodo Koalisi Masyarakat Sipil menilai petikan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR RI pada 16 Agustus 2022 sebagai bentuk klaim yang keliru dan bertolak belakang dengan realita kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Setelah hampir delapan tahun era pemerintahan Presiden Jokowi, kondisi penyelesaian beban Bangsa Indonesia ini justru mengalami kemunduran. Belum dituntaskannya pelanggaran HAM berat, pilihan men...

Tag: Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Kasus Munir yang Segera Kedaluwarsa Diharap Tak Jadi Tameng Impunitas Aktor Intelektual

Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

IMPARSIAL

Contact Info