Tag: KSAD

Rilis Pers

Kekerasan Anggota TNI terhadap Warga Sipil Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun, KSAD Jangan Lakukan Pembenaran

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Menyikapi Kekerasan Anggota TNI terhadap warga sipil di Boyolali dan Manado serta Pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Kekerasan Anggota TNI terhadap Warga Sipil Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun, KSAD Jangan Lakukan Pembenaran Berdasarkan informasi yang berkembang di media, pada tanggal 5 Januari 2024 terjadi kericuhan antara anggota TNI dan warga pengantar jenazah yang pemicunya ditengarai bunyi sepeda motor berknalpot brong di depan Markas Kodam XIII/Merdeka di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota TNI memukul salah seorang pengendara motor. Beberapa hari sebelumnya, dengan dalih yang sama, juga terjadi tindakan penganiayaan sejumlah anggota TNI terhadap ma...
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap KSAD Dudung Abdurachman Cermin Tentara Tak Profesional
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap KSAD Dudung Abdurachman Cermin Tentara Tak Profesional

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang mengarahkan anggotanya untuk merespon pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi masyarakat sipil mengatakan tindakan Dudung cermin tentara yang tak profesional. “Tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional,” ujar koalisi yang diwakili Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1634878/koalisi-masyarakat-sipil-anggap-...
Rilis Pers

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD” Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi menilai bahwa pandangan dari anggota DPR terhadap TNI dalam suatu rapat koordinasi antar kelembagaan negara merupakan hal yang bersifat konstitusional dan dijamin undang-undang. Hal tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif, secara khusus...
Panglima TNI Andika Perkasa Janji Bakal Evaluasi Penanganan Konflik di Papua
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Andika Perkasa Janji Bakal Evaluasi Penanganan Konflik di Papua

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Rabu, 17 November 2021 18:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji bakal mengevaluasi penanganan konflik di Papua. "Mengenai Papua, pasti akan kami perbaiki. Saya ingin menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang lain. Jadi saya akan lakukan evaluasi, kemudian melakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah NKRI," ujar Andika saat ditemui usai pelantikan, Rabu, 17 November 2021. Saat disinggung ihwal pendekatan yang akan dilakukan di Papua, Andika mengatakan akan sama saja dengan daerah lain. "Soal p...
14 LSM Tolak Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Pilih KSAL Yudo
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

14 LSM Tolak Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Pilih KSAL Yudo

CNN IndonesiaJumat, 05 Nov 2021 06:14 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan ulang keputusannya  mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.Bahkan, menurut Usman, sikap Koalisi yang terdiri dari 14 LSM itu menolak usulan nama calon Panglima TNI baru oleh Presiden Jokowi ke DPR RI. "Rencana presiden untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dengan mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa itu harus dipertimbangkan ulang," kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11 Menurut Usman, Jokowi semestinya mengajukan Kepala Staf Angkatan La...
KSAD Jenderal Andika Panglima TNI? Jangan Korbankan Tradisi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

KSAD Jenderal Andika Panglima TNI? Jangan Korbankan Tradisi

Direktur Imparsial meminta presiden jangan korbankan tradisi. Rumor KSAD Jenderal Andika yang bakal diangkat menjadi Panglima TNI direspons Gufron Mabruri 21 Oktober 2021 14:50 Redaktur: AGUS PURWANTO Reporter: PANJI GenPI.co - Rumor KSAD Jenderal Andika yang bakal diangkat menjadi Panglima TNI direspons Gufron Mabruri. Wakil Direktur Imparsial itu meminta presiden jangan korbankan tradisi. Menurut sejumlah pengamat, KSAD Jenderal Andika sangat berpotensi ditarik menjadi Panglima TNI yang baru. Padahal, sejak kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI dijabat bergiliran dari matra AD, AU, dan AL. "Tradisi panglima TNI dijabat secara bergiliran yang dimulai sejak awal reformasi harus dipertahankan," ujar Gufron kepada GenPI.co, Kamis...
id_IDBahasa Indonesia