Tag: Keamanan

Rilis Pers

Menyoal Stagnasi dan Kemunduran Reformasi TNI: Pekerjaan Rumah Calon Presiden 2024

Press Release No. 001/SiaranPers/IMP/I/2024 Catatan Imparsial Menjelang Debat Capres Terkit Isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, Dan Politik Luar Negeri. “Menyoal Stagnasi dan Kemunduran Reformasi TNI: Pekerjaan Rumah Calon Presiden 2024” Malam ini, 7 Januari 2024, akan dilaksanakan debat Calon Presiden (Capres) dengan tema isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, Dan Politik Luar Negeri. Terkait hal itu, Imparsial memiliki sejumlah catatan terkait dengan stagnasi atau bahkan kemunduran reformasi TNI yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini yang harus menjadi perhatian sekaligus pekerjaan rumah bagi calon Presiden 2024. Imparsial menilai bahwa Pemilu 2024 harus menjadi momentum dan kesempatan un...
Telaah Kritis Revisi UU TNI dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan
Aktivitas, Reformasi Sektor Keamanan

Telaah Kritis Revisi UU TNI dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan

LBH Surabaya Pos Malang YLBhi kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Imparsial. 31 Mei 2023 Diselenggarakan oleh LBH Surabaya Pos Malang YLBhi kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Imparsial Milda Istiqomah (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)Dari perspektif hukum pola pembentukan hukum yang didasarkan pada kepentingan penguasa dan dilakukan dengan cara diam-diam, tidak ada pembahasan, tidak ada sosialisasi, tiba-tiba undang-undangnya sudah disahkan menjadi kecenderungan politik hukum masa kini. Salah satunya adalah terkait revisi UU TNI, melihat bagaimana respon Panglima TNI yang justru mempertanyakan bagaimana bisa slide materi diskusi di internal TNI keluar ke publik. Maka dari itu, dari perspektif hukum, harus kita waspada...
Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. Pendekatan keamanan yang militeristik harus diubah dengan mengutamakan peran dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum Hukumonline.com-Konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua seolah sulit untuk dihentikan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua diperlukan dorongan politik dari Presiden Joko Widodo. “Dorongan politik itu harus serius, konsisten, dan nyata,” kata dia dalam diskusi bertema “Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023”, Rabu (11/1/2023). Gufron mencatat upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua sudah berlangsung sejak lama. Misalnya, di e...
id_IDBahasa Indonesia