Hak Asasi Manusia – Imparsial

Koalisi Laporkan 6 Catatan Praktik Hukuman Mati ke Komite HAM PBB

8Apr

By dadoNo Comments

Hukum Mati, Kabar

Koalisi Laporkan 6 Catatan Praktik Hukuman Mati ke Komite HAM PBB

Catatan yang dilaporkan antara lain rendahnya transparansi dan akuntabilitas data serta informasi terkait hukuman mati. Hukuman mati rentan menyasar masyarakat rentan. Hingga kini, Indonesia masih menerapkan praktik hukuman mati. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) telah melaporkan praktik hukuman mati di Indonesia kepada Komite HAM PBB. Koalisi terdiri dari LBH Masyarakat, Imparsial, HRWG, LBH Jakarta, YLBHI, Migrant Care, ICJR, Elsam, Yayasan Satu Keadilan, Setara Institute, LBH Pers, IKOHI, KontraS, PBHI, dan INFID. Laporan itu dilakukan mengingat Indonesia akan menjalani universal periodic review (UPR) atau tinjauan berkala universal putaran keempat pada November 2022 mendatang. Wakil Direktur Imparsial Ardiman...

Calon Panglima TNI, Presiden disarankan Minta Rekomendasi Komnas HAM

15Sep

By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Calon Panglima TNI, Presiden disarankan Minta Rekomendasi Komnas HAM

Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak kandidat Panglima TNI dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oleh Rezza Aji Pratama 15 September 2021, 10:39 Dkatadata.co.id-Presiden Joko Widodo disarankan untuk meminta rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelum memilih calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan calon Panglima TNI harus memiliki catatan bersih soal pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak para kandidat Panglima TNI. “Persoalan HAM ini harus menjadi prioritas Presiden, selain juga mempertimbangan soal prestasi dan tradisi di militer,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (15/9). Teka-teki soal Panglima TNI menyeruak seiring d...

Tito Karnavian Perintahkan Satpol PP Humanis Selama PPKM, Efektif Bikin Warga Nurut?

19Jul

By dadoNo Comments

HAM, Kabar

Tito Karnavian Perintahkan Satpol PP Humanis Selama PPKM, Efektif Bikin Warga Nurut?

ASUMSI-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat. Dalam SE itu, Tito memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM. Poin lain dalam SE itu menyebutkan penegakan hukum/ disiplin bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM harus dilakukan dengan tegas namun santun dan simpatik. Tito juga melarang jajaran Satpol PP menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum. Harus sesuai koridor hukum Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan PPKM Darurat memang perlu dilakukan guna mencegah segala akibat buruk dari kena...

Pemerintah dan Pemda Harus Kedepankan Persuasi dalam Penegakkan PPKM

19Jul

By dadoNo Comments

HAM, Kabar

Pemerintah dan Pemda Harus Kedepankan Persuasi dalam Penegakkan PPKM

19 Juli 2021 | 11:14:56 Oleh: Gufron MabruriPUBLICANEWS-PADA 3 Juli 2021 pemerintah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kondisi ini diambil pemerintah setelah kasus aktif Covid-19 naik secara signifikan. Langkah ini memang perlu segera dilakukan guna mencegah segala akibat buruk dari kenaikan kasus Covid-19 seperti meningkatnya angka kematian atau tumbangnya fasilitas kesehatan. Namun demikian, penerapan aturan PPKM yang dijalankan secara represif oleh aparat di sejumlah daerah telah menimbulkan berbagai persoalan baru di masyarakat.Kami memandang, penerapan aturan PPKM oleh pemerintah dan pemerinntah daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan semua akibat buruk yang ditimbulnnya memang penting dilak...

Represif Aparat Saat PPKM Darurat Disebut Hanya Timbulkan Masalah Baru untuk Masyarakat

19Jul

By dadoNo Comments

HAM, Kabar

Represif Aparat Saat PPKM Darurat Disebut Hanya Timbulkan Masalah Baru untuk Masyarakat

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari Senin, 19 Juli 2021 | 10:25 WIB Suara.com - Direktur Lembaga Imparsial, Gufron Mabruri, menyoroti tindakan represif aparat saat melakukan pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurutnya, tindakan represif tersebut hanya menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakarat. Gufron menyambut baik ketika pemerintah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali saat jumlah kasus Covid-19 kian meningkat. Namun disayangkan para aparat yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya kebijakan tersebut malah bertindak berlebihan kepada masyarakat. "Penerapan aturan PPKM tersebut harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum dan tetap mengacu pada prinsip kewajiban negara untuk menghormati, menjamin dan melindungi Hak Asasi Ma...

2Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

“Peringatan Hari Bhayangkara: Momentum untuk Mendorong Kembali Agenda Reformasi Kepolisian”

Siaran Pers ImparsialNo. 008/Siaran-Pers/IMP/VII/2021 Pada tanggal 1 Juli 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) genap memasuki usianya yang ke-75 tahun. Pada peringatan Hari Bhayangkara yang ke-75 ini, Imparsial ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas pengabdian dan peran pentingnya selama ini dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Usia yang sudah tidak muda lagi memunculkan harapan besar kepada Polri agar menjadi semakin lebih baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi kepolisian. Lebih dari itu, kami juga berharap agar anggota Polri di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi, serta menjunjung tinggi prinsip dan nilai hak asas...

Tag: Hak Asasi Manusia

Koalisi Laporkan 6 Catatan Praktik Hukuman Mati ke Komite HAM PBB

Calon Panglima TNI, Presiden disarankan Minta Rekomendasi Komnas HAM

Tito Karnavian Perintahkan Satpol PP Humanis Selama PPKM, Efektif Bikin Warga Nurut?

Pemerintah dan Pemda Harus Kedepankan Persuasi dalam Penegakkan PPKM

Represif Aparat Saat PPKM Darurat Disebut Hanya Timbulkan Masalah Baru untuk Masyarakat

“Peringatan Hari Bhayangkara: Momentum untuk Mendorong Kembali Agenda Reformasi Kepolisian”

IMPARSIAL

Contact Info