Tag: DPR RI

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap KSAD Dudung Abdurachman Cermin Tentara Tak Profesional
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap KSAD Dudung Abdurachman Cermin Tentara Tak Profesional

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang mengarahkan anggotanya untuk merespon pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi masyarakat sipil mengatakan tindakan Dudung cermin tentara yang tak profesional. “Tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional,” ujar koalisi yang diwakili Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1634878/koalisi-masyarakat-sipil-anggap-...
Koalisi Sipil Desak Pemerintah dan DPR Bahas RKUHP Secara Terbuka
HAM, Kabar

Koalisi Sipil Desak Pemerintah dan DPR Bahas RKUHP Secara Terbuka

CNN IndonesiaRabu, 06 Jul 2022 21:31 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR RI segera membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara terbuka.Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengingatkan perubahan rumusan substansi RKUHP harus dilakukan secara terbuka. "Pemerintah dan DPR sebagai tim perumus RKUHP seharusnya membuka pembahasan secara menyeluruh dan memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat," kata Isnur dalam keterangan resmi yang CNNIndonesia.com kutip, Rabu (6/7). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220706204400-32-818238/koalisi-sipil-desak-pemerintah-dan-dpr-bahas-rkuhp-secara-terbuka
Rilis Pers

Keputusan untuk Tidak Membahas RKUHP oleh DPR tidak boleh dari Rapat Tertutup!

Media Rilis Pembahasan RKUHP antara Pemerintah dan DPR 6 Juli 2022 Pemerintah dan DPR pada 6 Juli 2022, Pukul 11:00 WIB kembali membahas RKUHP. Pemerintah memaparkan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah setelah rapat 25 Mei 2022, yang dapat dipantau dalam kanal youtube DPR RI. Berdasarkan paparan dari pemerintah, perubahan dilakukan tidak hanya pada 14 isu krusial yang dipaparkan oleh pemerintah pada 25 Mei 2022. Namun ada perubahan lain yang dilakukan diluar 14 isu krusial: mengubah ancaman pidana, menambah tindak pidana baru: tindak pidana penadahan, penerbitan, percetakan, melakukan harmonisasi dengan UU lainnya, sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan, menyesuaikan teknik penyusunan dan perbaikan penulisan secara formil. DPR kemudian merespons pertemuan ini dengan mengus...
Minta Pemerintah Revisi Status Teroris KKB di Papua, Anggota DPR: Sudah Tepat atau Belum?
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Minta Pemerintah Revisi Status Teroris KKB di Papua, Anggota DPR: Sudah Tepat atau Belum?

Jumat, 3 Desember 2021 10:54 Editor: Roifah Dzatu Azmahlihat foto Teribun-Papua.com-Kemudian yang paling penting menurutnya APBN semakin terkuras untuk operasi kontraterorisme. Untuk itu, menurutnya dengan cap teroris bagi KKB tersebut bukan menyelesaikan masalah namun justru membuat konflik di Papua menjadi lebih berlarut dan semakin kompleks. Menurutnya masalah Papua adalah persoalan keamanan insani yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang bebas dari ancaman kekerasan, kesejahteraan, penghidupan yang layak.  Baginya harus dipisahkan bahwa masalah di Papua juga menyangkut soal keselamatan rakyat, keselamatan manusia di mana personel TNI-Polri juga termasuk di dalamnya. Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Bertajuk Keamanan Manusia di Pa...
Direktur Imparsial Sentil DPR RI, Halus Tapi Menohok
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Direktur Imparsial Sentil DPR RI, Halus Tapi Menohok

Direktur Imparsial Gufron Mabruri Sentil Dewan Perwakilan Daerah alias DPR RI, Halus Tapi Menohok 06 November 2021 04:20Redaktur: TOMMY ARDYANReporter: PANJI GenPI.co -Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurutnya, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara transparan. "Harus terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik dan lembaga negara independen. Kendati nama calon yang tertera dalam Surpres hanya satu calon," jelas Gufron kepada GenPI.co, Jumat (5/11). Bukan tanpa alasan, menurut Gufron, sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji cal...
DPR Diminta Tolak Pencalonan KSAD Andika sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Diminta Tolak Pencalonan KSAD Andika sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya

Nova Anggraini- Sabtu, 6 November 2021 | 00:30 WIB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test terkait calon Panglima TNI dengan kandidat tunggal KSAD Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu (5/11/2021). Menanggapi itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, meminta DPR RI untuk menolak pencalonan Andika. Andika menjadi satu-satunya calon yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang bakal memasuki masa pensiun pada November 2021. Menurut mereka, DPR bisa menolak usulan Jokowi karena sudah diatur di dalam legislasi yang berlaku. "DPR secara tegas menolak usulan pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru sebagaimana hak DPR dalam Pasal 13 Aya...
Fit And Proper Test Panglima TNI Harus Terbuka, DPR Diingatkan Jangan Seperti Zaman Orba
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Fit And Proper Test Panglima TNI Harus Terbuka, DPR Diingatkan Jangan Seperti Zaman Orba

Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari Jum'at, 05 November 2021 | 12:20 WIB Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR RI untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara terbuka. Mereka tidak mau kalau DPR RI melakukan uji kelayakan tersebut hanya sebatas menjalankan mekanisme yang berlaku. "Kami berharap DPR RI ketika melakukan uji fit and proper test ini dilakukan secara terbuka, jangan kemudian ada kesan bahwa fit and proper test ini hanya sekadar sebagai stempel pemerintah saja sebagaimana terjadi di masa Orde Baru," kata salah satu bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yakni peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam Media Briefing...
id_IDBahasa Indonesia