Tag: Andika Perkasa

Panglima TNI Janji ke Ma’ruf akan Tangani Papua dengan Cara yang Lebih Kondusif
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Janji ke Ma’ruf akan Tangani Papua dengan Cara yang Lebih Kondusif

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Kamis, 25 November 2021 06:37 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediamannya, pada Rabu, 24 November 2021. Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan Andika melaporkan sejumlah kebijakan untuk penanganan konflik di Papua. "Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin akan membawa suasana baru yang lebih kondusif untuk keamanan di Papua. Wakil Presiden sangat senang dengan apa yang dilaporkan oleh Panglima Andika, karena memang bapak Wapres sangat intensif memantau perkembangan Papua," ujar Masduki lewat rekaman suara yang diterima Tempo, Rabu, 24 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1532252/pa...
Aparat Harus Izin Komandan TNI Jika Periksa Prajurit, Koalisi: Dominasi Militer
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Aparat Harus Izin Komandan TNI Jika Periksa Prajurit, Koalisi: Dominasi Militer

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Kamis, 25 November 2021 06:02 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Surat Telegram ini diteken oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021. Dalam aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan. "Surat Telegram Panglima semakin menunjukkan ketertutupan dan upaya perlindungan bagi anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan (impunitas)," ujar Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum ...
Imparsial Minta Andika Perkasa Cabut Telegram Panglima TNI Peninggalan Hadi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Minta Andika Perkasa Cabut Telegram Panglima TNI Peninggalan Hadi

Muhammad Radityo Priyasmoro 24 Nov 2021, 17:05 WIB Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab aturan tersebut dinilai semakin membuat TNI tidak transparan di muka hukum. Telegram itu diteken Marsekal Hadi Tjahjanto di sisa-sisa akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI. "Jadi sebagai Panglima yang baru sekarang, Andika harus cabut itu surat telegram itu, ini kaitannya terhadap komitmen TNI untuk tunduk terhadap sistem peradilan umum," kata Hussein saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (24/11/2021)...
Panglima TNI Andika Perkasa Janji Bakal Evaluasi Penanganan Konflik di Papua
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Andika Perkasa Janji Bakal Evaluasi Penanganan Konflik di Papua

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Rabu, 17 November 2021 18:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji bakal mengevaluasi penanganan konflik di Papua. "Mengenai Papua, pasti akan kami perbaiki. Saya ingin menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang lain. Jadi saya akan lakukan evaluasi, kemudian melakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah NKRI," ujar Andika saat ditemui usai pelantikan, Rabu, 17 November 2021. Saat disinggung ihwal pendekatan yang akan dilakukan di Papua, Andika mengatakan akan sama saja dengan daerah lain. "Soal p...
Imparsial: Perpanjangan Jabatan Panglima Ganggu Regenerasi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Perpanjangan Jabatan Panglima Ganggu Regenerasi

Selasa 09 Nov 2021 16:33 WIB Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus raharjo Imparsial menilai pemilihan Jenderal Andika sebagai calon panglima TNI dipaksakan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengawas HAM, Imparsial mengkritisi wacana terkait perpanjangan masa aktif Jenderal Andika Perkasa telah disetujui menjadi panglima TNI. Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri mengatakan pemilihan Jenderal Andika yang baru saja dilakukan sejatinya adalah langkah yang dipaksakan. Karena itu ia mengkritisi apabila langkah yang dipaksakan tersebut, dilanjutkan dengan tindakan lain yakni menunda masa pensiunanya, hingga selesai jabatan Panglima TNI. Sebagaimana diketahui masa jabatan Jendral Andika Perkasa yang saat ini menjadi Panglima TNI, sudah menjelang masa pensiun di usia 58 tahun di Nov...
Andika Perkasa, Papua, dan Dugaan Pelanggaran HAM
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Andika Perkasa, Papua, dan Dugaan Pelanggaran HAM

Salah satu yang jadi prioritasnya ialah penanganan daerah konflik saat ia menjadi panglima TNI. BERITA | NASIONAL Senin, 08 Nov 2021 08:27 WIB Author : Astri Yuanasari , Resky Novianto KBR, Jakarta- Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Andika Perkasa menjelaskan visi misinya saat uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI di Komisi Pertahanan (I) DPR, Sabtu, 06 November 2021. Uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan secara tertutup. Salah satu yang jadi prioritasnya ialah penanganan daerah konflik saat ia menjadi panglima TNI.  Namun, Andika tak ingin memberi harapan tinggi masyarakat terhadap TNI. Sebab, TNI memiliki memang kelebihan, juga keterbatasan. "Untuk intelijen di khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada ga...
Imparsial Kritik Baju Army Look Anggota DPR Saat Uji Calon Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Baju Army Look Anggota DPR Saat Uji Calon Panglima TNI

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNewsMinggu, 07 Nov 2021 15:56 WIB Jakarta Detik.com - Beberapa anggota Komisi I DPR RI memakai baju hijau army a la tentara saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Komisi I DPR pun tuai kritik karena memakai baju ini.Peneliti dari Imparsial, Husein Ahmad mengatakan memang tidak ada aturan yang melarang para anggota DPR memakai baju hijau army saat fit and proper test panglima TNI. Namun, hal tersebut menurut Husein tidaklah lazim. "Boleh aja (pakai baju hijau army). Tapi nggak lazim di parlemen negara-negara demokrasi," kata Husein kepada wartawan, Minggu (7/11/2021). Dia mengatakan bahwa baju 'militeristik' seperti itu cuma dipakai di negara-negara otoriter. Yaitu negara-...
Bantah Imparsial, Komisi I DPR: Memangnya Kalau Warna Hijau Pasti Army Look?
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Bantah Imparsial, Komisi I DPR: Memangnya Kalau Warna Hijau Pasti Army Look?

LAPORAN: RAIZA ANDINI Minggu, 07 November 2021, 22:24 WIB REPUBLIKAMERDEKA-Beberapa anggota Komisi I DPR RI mengenakan pakaian serba hijau seperti tentara atau army look pada saat pelaksanaan uji kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beberapa waktu lalu. Sikap ini menuai kritik pedas oleh Imparsial. Sebab, dengan tindakan para wakil rakyat itu terkesan Komisi I berpihak pada Jenderal Andika Perkasa. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Makhsyari membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan, pakaian yang dikenakan tersebut bukanlah tampak seperti baju tentara. “Ya mana yang army look? bukan army look,” tegas Kharis kepada wartawan usai silaturahmi di kediaman Jenderal Andika Perkasa, Patal Senay...
Direktur Imparsial Sentil DPR RI, Halus Tapi Menohok
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Direktur Imparsial Sentil DPR RI, Halus Tapi Menohok

Direktur Imparsial Gufron Mabruri Sentil Dewan Perwakilan Daerah alias DPR RI, Halus Tapi Menohok 06 November 2021 04:20Redaktur: TOMMY ARDYANReporter: PANJI GenPI.co -Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurutnya, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara transparan. "Harus terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik dan lembaga negara independen. Kendati nama calon yang tertera dalam Surpres hanya satu calon," jelas Gufron kepada GenPI.co, Jumat (5/11). Bukan tanpa alasan, menurut Gufron, sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji cal...
DPR Diminta Tolak Pencalonan KSAD Andika sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Diminta Tolak Pencalonan KSAD Andika sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya

Nova Anggraini- Sabtu, 6 November 2021 | 00:30 WIB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test terkait calon Panglima TNI dengan kandidat tunggal KSAD Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu (5/11/2021). Menanggapi itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, meminta DPR RI untuk menolak pencalonan Andika. Andika menjadi satu-satunya calon yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang bakal memasuki masa pensiun pada November 2021. Menurut mereka, DPR bisa menolak usulan Jokowi karena sudah diatur di dalam legislasi yang berlaku. "DPR secara tegas menolak usulan pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru sebagaimana hak DPR dalam Pasal 13 Aya...
id_IDBahasa Indonesia